Kabupaten Nabire Tolak Pasokan Beras dari Luar

Kabupaten Nabire, Papua dikabarkan menolak pasokan beras dari daerah lain. Dengan alasan hasil produksi beras setempat sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan daerah itu.

NUSANTARA

Kamis, 04 Jul 2013 14:43 WIB

Author

Andi Iriani

Kabupaten Nabire Tolak Pasokan Beras dari Luar

bulog, nabire, papua, pasokan beras

KBR68H, Jayapura – Kabupaten Nabire, Papua dikabarkan menolak pasokan beras dari daerah lain. Dengan alasan hasil produksi beras setempat sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan daerah itu.

Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Papua, Ali Kastella mengungkapkan, Kabupaten Nabire juga tidak melayani pembelian beras dari luar termasuk dari Bulog. Menurut Kastella, pihaknya terakhir kali membeli beras dari luar pada 2009 lalu sebanyak 200 ton.

“Yang kita peroleh bahwa produksi mereka mencukupi. Jadi tidak perlu didatangkan beras dari luar. Berapa pun dia produksi Nabire harga dan kualitasnya cukup, siap kami beli,” ungkap Ali Kastella.

Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Papua, Ali Kastella menjelaskan, stok beras dikatakan cukup apabila tersedia di gudang Bulog yang milik pemerintah.

Namun yang terjadi di Nabire, produksinya mencukupi sehingga stok beras lebih banyak berada di gudang gudang petani. Sehingga mereka merasa tidak perlu memasok beras dari luar.

Padahal lanjut dia, beras jatah untuk TNI/Polri juga pegawai negeri sipil termasuk raskin disalurkan melalui Bulog.

Lebih jauh kata Kastella, tahun ini stok cadangan beras bulog sekitar 28 ribu ton untuk Papua dan Papua Barat. Sementara yang baru disalurkan sebanyak kurang lebih 6 ribu ton.


Editor: Antonius Eko

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme