Ahmadiyah Dilarang Naik Haji, Pemkab Tasikmalaya Langgar Konstitusi

KBR68H, Jakarta - LSM Wahid Institute menilai pelarangan ibadah haji bagi jemaah Ahmadiyah melanggar konstitusi.

NUSANTARA

Selasa, 02 Jul 2013 08:19 WIB

Author

Yudi Rachman

Ahmadiyah Dilarang Naik Haji, Pemkab Tasikmalaya Langgar Konstitusi

ahmadiyah, dilarang naik haji, tasikmalaya, langgar konstitusi, wahid institute

KBR68H, Jakarta -  LSM Wahid Institute menilai pelarangan ibadah haji bagi jemaah Ahmadiyah melanggar konstitusi. Koordinator Advokasi  Wahid Institute Subhi mengatakan, ibadah haji merupakan ibadah yang dijamin oleh negara dan konstitusi. Kata dia, ibadah haji tidak bertentangan dengan SKB 3 Menteri dan Peraturan Gubernur Jabar soal Ahmadiyah.

"Dari sudut pandang hukum dan konstitusi kebijakan seperti ini jelas bertentangan dengan konstitusi yang menjamin bahwa setiap orang punya hak dan kebebasan untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Kedua, di negara kita Ahmadiyah masih menjadi bagian dari Islam. Tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam karena itu siapa pun bahkan aparat negara tidak punya dasar seseorang atau warga Ahmadiyah untuk menanggalkan ke islamannya atau ke-Ahmadiyahannya," ucap Koordinator Advokasi Wahid Institute Subhi saat dihubungi KBR68H.

Sebelumnya, pemerintah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya melakukan pelarangan bagi jamaah Ahmadiyah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berpegang pada aturan SKB 3 Menteri dan Keputusan Gubernur soal pelarangan aktifitas penyebaran Ahmadiyah di Indonesia.

Jemaah Ahmadiyah yang ada di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya terpaksa mendaftar untuk naik haji di daerah lain. Sebagian besar memilih mendaftar ke provinsi Jakarta atau Banten.

Editor: Doddy Rosadi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Aplikasi LAPOR Dinilai Tidak Efektif Tanggapi Laporan Masyarakat

Kabar Baru Jam 15

Perlukah Sertifikasi Pernikahan?