Jika Pemekaran Dipaksakan, Ini Permintaan DPR Papua

""Masyarakat Papua takut kalau pemekaran, tentu bertambahnya aparat TNI/Polri di Papua, yang cenderung membuat pelanggaran HAM terjadi di Tanah Papua, ini harus ada jaminan dari mereka""

KBR, Jayapura - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua meminta pemerintah menjamin perlindungan terhadap orang asli Papua, jika pemerintah memaksakan pemekaran di provinsi paling timur di Indonesia itu.

"Seandainya pemerintah pusat memaksakan (pembentukan) DOB itu harus jalan, pemerintah pusat harus melihat poin-poin yang menjadi kekhawatiran masyarakat Papua," kata Ketua DPR Papua, Jhonny Banua Rouw di Jayapura, Rabu (8/6/2022).

Hingga kini rencana pemekaran menjadi empat wilayah di Tanah Papua menuai pro dan kontra. Ada kelompok warga Papua yang mendukung rencana itu, ada yang menolak. Kelompok warga yang menolak, khawatir pemekaran menyebabkan mereka kehilangan hak-hak dan semakin terpinggirkan.

"Apalagi, pemekaran akan diikuti pesatnya arus migrasi ke Papua. Bukan tidak mungkin berbagai sektor pemerintahan dan bidang ekonomi akan dikuasai warga dari luar Papua," ungkap Jhonny Banua.

Selain itu, masyarakat juga khwatir dengan pembentukan daerah otonomi baru, semakin banyak aparat keamanan yang akan ditempatkan di Bumi Cenderawasih. Termasuk potensi pelanggaran HAM di sana.

"Masyarakat Papua takut kalau pemekaran, tentu bertambahnya aparat TNI/Polri di Papua, yang cenderung membuat pelanggaran HAM terjadi di Tanah Papua, ini harus ada jaminan dari mereka. Kalau dipaksakan oleh pemerintah pusat, ASN harus 80 persen OAP (orang asli Papua). Tidak boleh tidak. Orang dari luar Papua datang di Papua tidak boleh punya KTP langsung. Harus lima tahun dulu di sini," jelas Jhonny Banua.

Baca juga:

• Nakes di Sorong Selatan Minta Jaminan Keamanan
• Pesawat Sipil Diberondong Belasan Tembakan di Nduga Papua

Menurutnya, semua kekhawatiran dari kelompok yang menolak rencana pemekaran wajar, di tengah kondisi yang terjadi di Papua saat ini.

DPR Papua, lanjut Jhonny, juga tengah menyiapkan langkah yang untuk memproteksi orang asli Papua, jika pemekaran di provinsi itu benar-benar terlaksana.

Ia menambahkan, upaya proteksi terhadap warga asli Papua nantinya akan dibuat dalam regulasi peraturan daerah khusus (Perdasus).

"Sebab tujuan pemekaran yang sesungguhnya tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga asli setempat dan taraf ekonomi mereka," pungkas Jhonny Banua Rouw.

Editor: Kurniati Syahdan

• DPR Papua
• Pemekaran Papua
• Rencana Pemekaran Papua
• orang asli Papua
• DOB Papua