PDP: Evaluasi Label Teroris ke Kelompok Bersenjata di Papua

"Presidium itu punya kontribusi besar terhadap perubahan kebijakan politik di Tanah Papua,"

BERITA | NUSANTARA

Senin, 14 Jun 2021 13:00 WIB

Author

Arjuna Pademme

PDP: Evaluasi Label Teroris ke Kelompok Bersenjata di Papua

ilustrasi papua

KBR, Jayapura - Presidium Dewan Papua (PDP) meminta pemerintah mengevaluasi pelabelan teroris terhadap kelompok bersenjata di provinsi itu.

Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan permintaan itu disampaikan beberapa tokoh PDP saat berdiskusi dengan mereka, akhir pekan lalu.

Dalam diskusi itu, kedua pihak membahas dampak pelabelan teroris terhadap kelompok bersenjata di Papua.

"Mereka meminta evaluasi terhadap pelabelan ini (teroris), yang kedua kalau dimungkinkan mereka juga mau bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan pandangan pandangan mereka, dan ini penting. Presidium itu punya kontribusi besar terhadap perubahan kebijakan politik di Tanah Papua," kata Frits Ramandey, Senin (14/6/2021).

Frits Ramandey mengatakan, Komnas HAM perwakilan Papua berdiskusi dan meminta tanggapan berbagai pihak di Papua. Sebab, kata dia, Komnas HAM tak ingin pelabelan teroris terhadap kelompok bersenjata berdampak luas bagi warga asli Papua.

Apalagi, PDD merupakan salah satu organisasi representatif mewakili orang asli Papua, karena tokoh Papua yang ada di dalamnya dipilih orang asli Papua melalui kongres pada 2001 lalu.

"Namun, selama ini PDP tidak pernah dilibatkan dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah di Papua," kesalnya.

Padahal, lanjut Frits, PDP punya pengalaman baik dalam upaya penyelesaian masalah dengan dialog, tanpa kekerasan, mengedepankan perspektif HAM.

PDP merupakan organisasi yang dibentuk oleh suku suku di Papua lewat kongres di Jayapura pada 23 hingga 26 Februari 2000 lalu. 

Ketika itu, yang terpilih sebagai Ketua PDP adalah They Hiyo Eluay, salah satu tokoh Papua Merdeka, dengan Sekretaris Jenderal, Thaha Al Hamid. Selain itu, beberapa tokoh PDP terlibat dalam tim 100, yang diberi mandat oleh Presiden BJ Habibie merumuskan penyelesaian masalah Papua pada Tahun 2000, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).


Editor: Kurniati Syahdan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Lambannya Pencairan Bansos di masa PPKM Darurat

Kabar Baru Jam 8

Platform Para Pekerja untuk Saling Berbagi

Kabar Baru Jam 10