KBR, Balikpapan – Ratusan warga di Balikpapan, Kalimantan Timur, menolak bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan warga menolak menerima BST senilai Rp600 ribu yang dibagikan Kantor Pos. Warga beralasan mereka merasa sudah masuk keluarga mampu. Meski nama mereka masih terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai keluarga tak mampu.
“Dapat laporan dari Lurah Karangjoang. Penerima bantuan tunai sosial yang dari Kantor Pos itu ada 500 orang tidak bersedia menerima. Atau, di antara 500 orang itu ada yang tidak bersedia menerima karena sudah merasa lebih mampu. Jadi bagi penerima BST yang dia lebih mampu, janganlah memanfaatkan BST itu. Lebih baik diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Rizal, di Balikpapan, Rabu (3/6/2020).
Rizal Effendi mengklaim DKTS diperbaharui setiap 3 bulan di mana Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pendataan keluarga tak mampu.
Dalam DTKS Kota Balikpapan tercatat ada sekitar 10 ribu orang dari keluarga tidak mampu yang menjadi sasaran penerima BST.
Editor: Agus Luqman
"Kami memutuskan untuk melockdown kampus UNS selama sepekan hingga tanggal 27 Oktober nanti. Berikutnya, seluruh gedung dan ruangan di kampus UNS akan kami semprot desinfektan.
"Kita akan kerja dari rumah itu mulai tanggal 19 (Oktober 2020) sampai 19 Januari (2021). Nanti diatur oleh kepala dinas atau kepala badan, kepala bidang,"
Musim hujan kali ini bersamaan dengan terjadinya fenomena alam La Nina, yang berdampak naiknya curah hujan hingga 40 persen.
"Kita temukan yang tak bermasker kita beri masker dan pemahaman pentingnya patuh protokol kesehatan." 
Jika Anda takut tes, padahal gejalanya mengarah ke sana, dapat membahayakan orang lain. Jadi kita harus start to care. Dengan tidak melakukan tes, itu sama saja kita egois.
Banyak cerita personal yang menggambarkan dinamika hubungan perokok dan nonperokok di tengah kita – cerita yang punya banyak relevansi bagi banyak di antara kita. Blogger juga pencerita yang baik, ditambah dengan penggunaan data yang tepat, maka tulisan m
MRP ingin mendengar pendapat masyarakat asli Papua mengenai kelanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang berakhir pada 2021.
"Jangan sampai, mereka yang kena itu, belanja ke mana-mana sehingga membahayakan orang lain."
“Saya memang tak punya bukti, tapi saudara saya di perusahaan kelapa sawit mengatakan, setiap bulan mereka harus menyetor senilai Rp 80 juta ke Polisi dan Pemerintah. Bukan di Sintang Raya."
Sepak terjang Bambang membela warga dalam konflik lahan menjadi duri bagi PT Sintang Raya. Ia pun diadukan ke polisi atas tuduhan pemalsuan. 
"Sebagian masih menolak atau tidak mengijinkan anaknya masuk sekolah, sebagian lagi mendukung anaknya segera masuk sekolah. "
"Setelah kami lakukan rapid tes sebanyak 19 orang Reaktif COVID-19, dan setelah dilakukan tes swab sebanyak 4 orang Positif COVID-19,"
“Klaster perkantoran sudah tidak ada lagi, yang ini dari masyarakat dari hasil tracing dan mereka yang paling banyak itu mereka yang dirawat di rumah sakit,”
"Tidak boleh ada pemesanan makanan dan minuman di dalam bioskopnya."
"Dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar," 
"Tetap 3M. Maksimal 30 persen. Pembatasan karyawan, karyawan dalam satu pabrik dibagi menjadi tiga shift per minggu,” 
"Nanti formula pelaksanaan rapid test dilakukan di setiap kecamatan. Tujuannya untuk deteksi awal,“
"Maka pertengahan November mass productionnya sudah bisa mulai,“
"Dampak yang kita harapkan adanya penguatan perilaku sehat mendorong lainnya mematuhi protokol kesehatan."
"Kalau dilihat masih 54 persen atau sekitar 61 tempat tidur yang tersedia."
