KBR, Jakarta- Tiga nelayan yang menjadi tersangka kasus pungutan liar di Pantai Perawan, Kepulauan Seribu belum menerima berkas dakwaan menjelang sidang dakwaan, besok (4/6). Kuasa hukum para nelayan, Tigor Hutapea memprotes sikap Jaksa Penuntut Umum yang menurutnya tak profesional. Ia curiga ada upaya menghambat proses pembelaan.
"Dalam peraturan disebutkan tiga hari sebelum sidang, kuasa hukum sudah dapat berkas dari perkara. Dia tidak melakukan kewajibannya," ujar Tigor kepada KBR, Minggu(4/6).
Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan JPU akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin(5/6). Menurut Tigor pihaknya sudah berupaya menagih berkas perkara kepada jaksa. Ia sudah mengirimkan surat permintaan secara resmi dan menghubungi jaksa via telepon. Namun sampai hari Minggu(4/6) JPU tidak merespons.
"Klien kami seperti ayam tanpa kepala. Dibawa ke persidangan tanpa pernah dapat berkasnya."
Atas sikap jaksa ini, Tigor akan melayangkan protes pada majelis hakim. Mereka juga berencana melaporkan jaksa ke Komisi Pengawas Kejaksaan.
Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) pasal 142 disebutkan bahwa turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan harus disampaikan kepada tersangka atau kuasa hukumnya begitu surat pelimpahan perkara dikirimkan ke pengadilan negeri.
Editor: Sasmito
"Pemerintah jangan ketika ada korban berbondong-bondong melakukan reklamasi dan pemantauan di Galian C, tapi prosedur dan reklamasi harus dilakukan sebelum adanya korban."
“Kita mengedepankan preemtif dan prefentif, mudah-mudahan itu bisa kita gelorakan diimbangi dengan operasi rutin" 
"Pada prinsipnya kita minta kerelaannya kalau tanahnya dilewati tol."
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan, Yasonna - yang merupakan kader sekaligus pengurus PDI Perjuangan - diduga melakukan obstruction of justice atau merintangi penyidikan.
"Tadi saya lihat (di stand) banyak produk aneh, ada Coklat dari Kelor, ini kan unik, saya kira ini cukup menarik," tutur Ma'ruf Amin.
Menurut Ramson Siagian, OJK terkesan menutup-nutupi segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya.
"Saya terkejut bahwa petugas imigrasi mengambil tindakan penghukuman terhadap Philip karena masalah administratif,"kata CEO Mongabay.
"Kalau kita melakukan seperti apa yang biasa kita lakukan, maka butuh waktu 20 tahun untuk menuntaskannya."
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Total korban jiwa meninggal dunia yang sudah ditemukan seluruhnya 10 orang."
"Kita kan belum tahu apakah itu ormas atau apa, makanya kita masih pelajari, masih pendalaman."
“Warga membentangkan spanduk adalah protes. Karena selama 11 hari ini tidak pernah dilirik oleh negara."
Kamera yang bisa memotret kendaraan sekaligus pengemudinya, meskipun melaju dengan kecepatan tinggi hingga 400 kilometer per jam.
"Gunung (Tumpang Pitu) itu menjadi simbol untuk pelestarian lingkungan. Dikeruk terus menerus."
"Teman-teman petugas BKSDA langsung melakukan pengusiran. Mereka tadi juga minta tambahan mercon."
"Nanti kita cari partner strategis. Angkanya 1 sampai 3 triliun dan tentu pembentukan holding itu juga kalau kita tarik 4 tahun ke depan, bisa sampai 8 triliun." 
“Kita belum memastikan akan ikut ke Wakil Gubernur atau Wali Kota, karena solusi-solusi mereka hanya seperti angin surga bagi kami."
"Negara kita adalah negara hukum. Pertama-tama kita akan mempelajari aspek legalitas," kata Kapolda Jateng.
"Materi baku dari Kwarnas untuk KML adalah penanaman nasionalisme. Kalau ada isu SARA yang dimunculkan bukan dari materi, itu artinya dia tidak memahami materi itu," 
"Pembinaan saja dulu, dipanggil. Jangan-jangan gurunya agak bego kali. Masak ada yel-yel begitu? Dilihat saja dulu, dipanggil, pembina Pramukanya siapa?"