KBR, Jakarta- Tiga nelayan yang menjadi tersangka kasus pungutan liar di Pantai Perawan, Kepulauan Seribu belum menerima berkas dakwaan menjelang sidang dakwaan, besok (4/6). Kuasa hukum para nelayan, Tigor Hutapea memprotes sikap Jaksa Penuntut Umum yang menurutnya tak profesional. Ia curiga ada upaya menghambat proses pembelaan.
"Dalam peraturan disebutkan tiga hari sebelum sidang, kuasa hukum sudah dapat berkas dari perkara. Dia tidak melakukan kewajibannya," ujar Tigor kepada KBR, Minggu(4/6).
Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan JPU akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin(5/6). Menurut Tigor pihaknya sudah berupaya menagih berkas perkara kepada jaksa. Ia sudah mengirimkan surat permintaan secara resmi dan menghubungi jaksa via telepon. Namun sampai hari Minggu(4/6) JPU tidak merespons.
"Klien kami seperti ayam tanpa kepala. Dibawa ke persidangan tanpa pernah dapat berkasnya."
Atas sikap jaksa ini, Tigor akan melayangkan protes pada majelis hakim. Mereka juga berencana melaporkan jaksa ke Komisi Pengawas Kejaksaan.
Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) pasal 142 disebutkan bahwa turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan harus disampaikan kepada tersangka atau kuasa hukumnya begitu surat pelimpahan perkara dikirimkan ke pengadilan negeri.
Editor: Sasmito
“Alasane ya macam-macam karena dia itu takut covid itu kan rawan semacam itu, tempat sekolahan kan berada di tengah-tengah permukiman."
"Karena kondisi dari 55 orang yang positif Covid-19 dalam kondisi sehat, sehingga kami hanya melakukan isolasi mandiri namun dipantau secara ketat,"
"Sudah ada satu rumah sakit dari delapan rumah sakit yang menangani covid-19 yang pasiennya mau tidak mau ditaruh di lorong karena sudah tidak cukup lagi ruangannya."
”Kita terus monitoring, Kita terus koordinasi dengan pihak UNHCR sebagai penanggung jawab."
Dinyatakan melanggar protokol kesehatan (prokes) dengan menerima iring-iringan pengunjung hingga berjubel
"Positif sembilan orang. Semuanya tidak bergejala, jadi isolasi mandiri, isolasi di pondok."
"Kami dan keluarga sudah memastikan tiket keduanya yang dipasang di profil WA, kami cocokkan dengan data di berita, maskapai. Semua benar." 
"Melakukan langkah berikutnya yakni penahanan tersangka atas nama TK (Tito Kadarisman), selaku ketua KONI yang akan menjalani masa tahanan selama 20 hari
"Apapun pemikiran yang tidak benar, baik itu karena berlebih-lebihan, karena ekstremisme, apapun namanya ISIS atau tidak ISIS semampunya dari pihak keluarga untuk meluruskan,"
"Untuk menuju pembelajaran normal 100 persen seperti sebelum-sebelumnya ini sudah siap."
"Pengamanan kami menjaga dua pintu gerbang ponpes di sebelah Barat dan Utara."
"Ini merupakan salah satu upaya untuk membantu treatment,”
Elsam mengatakan penanganan Papua dengan pola pendekatan keamanan hanya menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil
Dari 19 kabupaten-kota hanya ada satu kota yang belum melaksanakannya yaitu Kota Padang Panjang
"Kalau ditanya apakah ada atau tidak ada, saya jujur tidak tahu. Karena kan kita tidak tahu mungkin masuk dari Australia, masuk dari Filipina, masuk dari mana kan kita tidak tahu."
Mosi tidak percaya disampaikan karena mencopot belasan Pejabat Pemkab Jember mulai dari Sekda, Kepala Dinas Hingga Kepala Bagian.
“Saya berharap agar supaya nantinya bisa ada arahan dari Ibu Gubernur, dan Menteri Dalam Megeri atau mungkin juga bisa dari Presiden, sehingga apa yang terjadi di Jember ini segera mendapatkan solusi"
“Surat edaran itu sisinya salah satunya pembatasan dan penutupan destinasi-destinasi penyebab kerumunan."
"Apalagi kalau mempertimbangkan masukan dari siswa dan orang tua siswa. Mereka sangat-sangat menginginkan dilaksanakannya belajar secara tatap muka di sekolah. Insyaallah mereka juga sudah siap,” 
"Tes swab antigen ini kita lakukan sampai tanggal 3 Januari, target setiap hari 800 orang."
