Kota Malang, Tiga Tahun Beli Mobil Dinas Rp40 Miliar

""Kita memprotes Pemerintah Kota Malang, sejak mulai 2014 sampai 2016 tak memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya," kata aktivis Malang Corruption Watch (MWC) Arif Ramadhan."

KBR, Malang - Puluhan aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Malang Corruption Watch, MCW berunjuk rasa di depan Balai Kota Malang Jawa Timur.

Mereka memprotes anggaran besar untuk belanja mobil dinas. Dalam tiga tahun terakhir alokasi anggaran membeli mobil dinas hampir Rp 40 miliar.

Juru bicara aksi, Arif Ramadhan menilai anggaran besar pemerintah Kota Malang untuk membeli mobil dinas memperlihatkan sikap tidak peduli terhadap sektor kesehatan dan pendidikan.

Anggaran mobil dinas itu kontras dengan alokasi anggaran gizi buruk yang hanya Rp15 miliar. Padahal kasus gizi buruk menjadi persoalan serius si Kota Malang.

"Apakah uangnya hanya untuk membeli mobil dinas? Belum lagi Dinas Kesehatan, uangnya anggaran terbanyak untuk membeli mobil dinas. Kalau dilihat anggarannya untuk kesehatan hanya Rp14 miliar, untuk mobil dinas Rp40 miliar. Kita memprotes Pemerintah Kota Malang, sejak mulai 2014 sampai 2016 tak memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya," kata Arif Ramadhan.

Mereka menuntut Wali Kota Malang Mochamad Anton menghentikan pembelian mobil dinas. Mereka menilai belanja mobil dinas untuk pemerintah kota Malang berlebihan.

Para aktivis antikorupsi menuntut agar anggaran untuk kepentingan publik lebih diutamakan seperti untuk perbaikan jalan, pendidikan dan kesehatan.

Data MCW menunjukkan, dalam tiga tahun itu, Pemerintah Kota Malang menghabiskan anggaran Rp39,2 miliar untuk membeli mobil dinas baru.

Pembelian mobil dinas paling tinggi terjadi pada 2015 lalu, sebesar Rp18,8 miliar. Jumlah itu naik dibanding 2014 sebesar Rp14,9 miliar. Pada tahun ini anggaran mobil dinas berkurang menjadi Rp6 miliar.

Untuk tiga tahun ini, anggaran terbanyak membeli mobil dinas ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dalam tiga tahun, Dinas Kebersihan dan Pertamanan membeli 43 unit mobil dengan total anggaran Rp1,7 miliar.

Editor: Agus Luqman

• Kota Malang
• Jawa Timur
• mobil dinas
• Malang Corruption Watch