KBR, Banyuwangi- PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP ) Indonesia Fery akan membatasi kapal yang beroperasi di Selat Bali. Direktur Utama PT ASDP Indonesia, Fery Danang S Baskoro beralasan, kapal yang beroperasi di sana terlalu banyak yakni 52 kapal. Menurutnya, pembatasan akan dilakukan usai arus balik lebaran.
“Mestinya kapalnya harus diperbesar, karena kalau kapalnya segini terus penumpangnya terlalu banyak saya kan harus membuat dermaga terus, nah tidak ada tanah lagi ini. Kalau masih begini terus harus ada pembatasan, karena hari operasi kapal kan masing-masing jadi lebih pendek, marginnya jadi lebih kecil dan nanti pelayanannya jadi lebih pendek,” kata Danang S Baskoro.
Fery Danang S Baskoro menambahkan pembatasan kapal dapat mempercepat pelayanan terhadap jasa pelayaran. Sebab, semakin banyak jumlah kapal yang beroperasi maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk proses bongkar muat. Menurutnya, antrean sandar kapal di dermaga juga cukup lama yakni mencapai 1,5 hingga 2 jam. Sedangkan dermaga yang berada di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk jumlahnya terbatas.
Meski demikian, Danang belum memiliki berapa jumlah ideal, kapal yang semestinya beroperasi Selat Bali.
Editor: Sasmito
"Kita kan belum tahu apakah itu ormas atau apa, makanya kita masih pelajari, masih pendalaman."
“Warga membentangkan spanduk adalah protes. Karena selama 11 hari ini tidak pernah dilirik oleh negara."
Kamera yang bisa memotret kendaraan sekaligus pengemudinya, meskipun melaju dengan kecepatan tinggi hingga 400 kilometer per jam.
"Gunung (Tumpang Pitu) itu menjadi simbol untuk pelestarian lingkungan. Dikeruk terus menerus."
"Teman-teman petugas BKSDA langsung melakukan pengusiran. Mereka tadi juga minta tambahan mercon."
"Nanti kita cari partner strategis. Angkanya 1 sampai 3 triliun dan tentu pembentukan holding itu juga kalau kita tarik 4 tahun ke depan, bisa sampai 8 triliun." 
“Kita belum memastikan akan ikut ke Wakil Gubernur atau Wali Kota, karena solusi-solusi mereka hanya seperti angin surga bagi kami."
"Negara kita adalah negara hukum. Pertama-tama kita akan mempelajari aspek legalitas," kata Kapolda Jateng.
"Materi baku dari Kwarnas untuk KML adalah penanaman nasionalisme. Kalau ada isu SARA yang dimunculkan bukan dari materi, itu artinya dia tidak memahami materi itu," 
"Pembinaan saja dulu, dipanggil. Jangan-jangan gurunya agak bego kali. Masak ada yel-yel begitu? Dilihat saja dulu, dipanggil, pembina Pramukanya siapa?"
"Gagal bayar yang bertanggung jawab siapa, yang bertanggung jawab ya Jiwasraya kalau ada pihak-pihak lain ya bisa saja. Tetapi PT Hanson enggak ada urusin lagi," ujar Muchtar Arifin.
BMKG menyebut ada 7 kabupaten dan 1 kota di Sumsel yang rawan banjir dan longsor.
"(Genangan banjir) tertinggi pada hari ini pukul 13.00 WITA yaitu di wilayah Lempake, dengan ketinggian air 80 cm sampai 100 cm."
“Rencananya memang warga akan bertahan sampai 45 hari. alasan yang paling kuat karena warga punya ingatan kolektif tentang bencana. "
"Kementarian Agama akan melakukan konseling, kepada saudara-saudara kita yang ideologinya berbeda"
"Kami sekarang coba menyusun bagaimana menggunakan wilayah lain yang lebih aman untuk pengejaran." 
Riska menilai, seharusnya Pemkot Depok berfokus membenahi tata kota saja. Misalnya dengan memperhatikan infrastruktur, sebab Depok merupakan kota transit.
"Selama keluarga itu tidak pernah diutuhkan kembali, selama itu juga masalah tidak pernah bisa ketemu penyelesaiannya. Kemungkinan kita akan bentuk Pokja untuk kasus ini," tutur Sultan.