KBR, Kupang - Komisi Perbatasan DPRD Nusa Tenggara Timur
belum melihat adanya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah
provinsi NT di wilayah perbatasan NTT dengan Timor Leste. Padahal sudah
ada badan yang dibentuk untuk mengurus masalah perbatasan. Ketua Komisi
Perbatasan DPRD NTT, Proklamasi Ebuto mengatakan, komisinya belum melihat
perkembangan di wilayah tersebut.
"Kami dari komisi 1 DPRD khususnya belum melihat kegiatan-kegiatan yang fokus dan operasional untuk membangun di daerah-daerah perbatasan dengan negara Timor Leste," kata Proklamasi Ebuto di Kupang Selasa (2/6/2015).
"Misalnya saja Kabupaten Kupang yang berbatasan
langsung dengan Oekusi di Timor Leste begitu pun kabupaten Timor Tengah
Utara, Belu yang berbatas darat langsung dengan Timor Leste dan
Kabupaten Malaka. Belum terhitung dengan perbatasan laut Alor dan
beberapa kabupaten di Sumba Timur, dan Sabu Raijua dan Roe Ndao," tambahnya.
Proklamasi Ebuto menambahkan, Badan Perbatasan perlu
lebih fokus melakukan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi bagi warga di
wilayah perbatasan.
Dia mengatakan, pembangunan eknomi warga di
perbatasan perlu mendapat perhatian serius, agar warga tidak tergoda
bergabung dengan negara tetangga hanya karena pembangunan ekonominya
lebih maju.
Di NTT ada delapan kabupaten yang berbatasan dengan Timor
Leste dan Australia. Ke-8 kabupaten itu adalah Kabupaten Kupang, TTU,
Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor dan Sumba Timur.
Editor: Quinawaty Pasaribu
