Sewa Rumah Jabatan Rp25 juta per bulan, Jaksa Panggil Sekda Kobar

"Sekda dipanggil sebagai kuasa pengguna anggaran untuk item sewa rujab tersebut."

KBR, Pangkalan Bun  - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Bun memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terkait penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penetapan Besarnya Bantuan Sewa Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotawaringin Barat. Sekda dipanggil sebagai kuasa pengguna anggaran untuk item sewa rujab tersebut.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkalan Bun, Agustinus Wijono, dalam Perbup tersebut terdapat kebijakan yang tidak wajar. Yakni, menetapkan besaran uang sewa rujab Rp25 juta per bulan atau Rp300 juta per tahun yang dibayarkan dari APBD Kobar. Sedangkan rumah yang disewa sebagai rujab tidak lain rumah pribadi Bupati Kobar Ujang Iskandar sendiri.

"Prinsip pengelolaan keuangan negara itu kan satu bermanfaat untuk masyarakat, kemudian pemakaiannya itu harus efisien jangan pemborosan, ini kan rumahnya siapa? untuk siapa? katakanlah itu seorang yang punya jabatan rumahnya sendiri itu disewa dengan uang daerah, itu kan pemborosan?" kata Agus saat ditemui KBR di ruang kerjanya, Rabu (3/6/2015).

Dalam akta sewa menyewa rujab, lanjut dia, Pemkab Kobar mengikat perjanjian dengan istri bupati, Yustina Ismiati yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng. Padahal secara logika, dengan anggaran sebanyak itu, Pemkab Kobar bisa membangun rujab baru untuk menggantikan rujab yang terbakar saat terjadi konflik horizontal Pemilukada Kobar 2010 lalu.

Penggunaan dana ini diduga melanggar Pasal 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Malika

• penetapan rujab pangkalan bun
• uang sewa rujab
• rumah sewa
• akta sewa menyewa rujab
• rumah sewa jabatan