Laporan Keuangan NTT Masih WDP

"Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengatakan, opini WDP itu karena ada dua temuan yang masih bermasalah. Temuan yang paling kursial adalah aset tanah pemerintah yang diokupasi warga."

KBR, NTT - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP atas laporan keuangan Pemerintah NTT Tahun 2014. Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengatakan, opini WDP itu karena ada dua temuan yang masih bermasalah. Temuan yang paling kursial adalah aset tanah pemerintah yang diokupasi warga.

"Memang kita masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Tapi satu hal yang justru juga membawa optimisme bagi kami adalah dulu ada 14 akun yang menjadi temuan sekarang tinggal 2 akun yang jadi temuan. Itu berarti bahwa kerja keras selama ini membuahkan hasil yang baik," kata gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kupang, Jumat (05/06/2015).

"Dan kita akan tindaklanjuti segera untuk urusan temuan ini. Hal yang paling krusial saat ini adalah urusan aset. Tanah-tanah di banyak tempat itu diokupasi oleh masyarakat," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala BPK perwakilan NTT, Khabib Zainuri mengatakan ada dua hal yang membuat BPK masih memberi opini WPD. Pertama, pengelolaan aset tetap belum tertib dan belum sepenuhnya didukung bukti kepemilikan dan dalam penguasaan Pemprov NTT.

Selain itu, pengalihan sebagian saldo pinjaman dari aset lancar ke aset lainnya tidak sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Khabib Zainuri mengatakan, tahun 2014 pemerintah NTT telah menekan temuan BPK dari tujuh temuan tahun 2013 menjadi tinggal dua temuan tahun 2014. Antara lain menertibkan pengelolaan kas di bendahara pengeluaran. Memperbaiki pelaporan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), meskpiun masih terdapat perbedaan nilai antara data server dengan pelaporan UPTD.

Editor: Quinawaty Pasaribu

• BPK
• Laporan Keuangan NTT
• Gubernur NTT
• Frans Lebu Raya