KBR, Jombang-
Polda Jatim siap menerjunkan 15 ribu anggotanya untuk menjaga Muktamar ke-33
NU yang digelar di Jombang, Jawa Timur 1-5 Agustus 2015. Pernyataan itu
ditegaskan Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf usai mendampingi Gubernur Jatim
Soekarwo meninjau empat pondok pesantren yang akan dijadikan lokasi muktamar,
Senin (22/6/2015). Yakni PPDU (Pondok Pesantren Darul Ulum) Rejoso, Kecamatan
Peterongan, PP Tebuireng, PPBU (Pondok Pesantren Bahrul Ulum) Tambakberas,
serta PPMM (Pondok Pesantren Mambaul Maarif) Denanyar, Jombang.
Menurut Kapolda, Anas Yusuf, jumlah itu kemungkinan bakal bertambah. Anas mengungkapkan, lembaganya bertekad ikut menyukseskan gelaran muktamar NU ini. Selain menerjunkan belasan ribu anggota, pihaknya juga terus berkordinasi dengan dirlantas (direktur lalu lintas) guna merekayasa lalu lintas, sehingga tingkat kemacetan bisa diminimalisir.
“Tentunya kita sudah siap prinsipnya, tetapi akan tetap kita survei lagi supaya dari hari kehari dari jam ke jam menjadi aktif terus sehingga ada perubahan bisa kita antisipasi. Pola pengamanan pasti dengan penemmpatan personil, penutupan jalur itu pasti, kemudian penggeseran-penggeseran termasuk pengamanan di lokasi dimana para peserta Muktamar dari erbagai daerah seluruh Indonesia ini ditempatkan,” kata Anas Yusuf.
Pemaparan persiapan muktamar itu digelar di PPMM Denanyar dan dipimpin secara langsung oleh Wagub Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang juga ketua Panda (Panitia Daerah). Menurut Syaifullah Yusuf, hingga saat ini persiapan untuk pelaksanaan Muktamar di Jombang sudah mencapai 90 persen.
Sementara itu Gubernur
Soekarwo berharap pelaksanaan Muktamar ke-33 NU di Jombang bisa menggerakan
roda perekonomian daerah. Karena peserta muktamar tersebut datang dari berbagai
wilayah di Indonesia. Bahkan ada perwakilan dari luar negeri yang hadir dalam
acara tersebut.
Selain
petinggi Pemprov Jatim, acara peninjauan lokasi yang ditutup dengan buka
bersama di Pesantren Denanyar itu juga dihadiri Bupati Jombang Nyono Suharli
Wihandoko beserta Wabup Mundjidah. Hadir pula Rais Syuriah PWNU Jatim KH
Maiftahul Akhyar dan Ketua Tanfidziyah KH Mutawakil Alallah.
Editor: Dimas Rizky
Komunitas Envigreen Society UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyebut Kali Brantas telah tercemar limbah sampah plastik
"Tentunya ini juga akan menjadi perhatian dari Pak Bupati. Ojek yang ada di Kota Ilaga membatasi aktivitasnya kalau keluar Kota Ilaga."
Komunitas ini berpusat di Koln, Jerman.
Para nelayan itu ditangkap pada 9 April 2021.
Kebijakan ini termasuk pelarangan penyelenggaraan buka bersama maupun sahur on the road
Ini diketahui dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu
Kapolda Papua mengakui proses evakuasi warga tidak mudah.
Stok daging sapi menipis.
"Sampai sekarang tak ada makanan. Di rumah tak ada air, tak bisa masak. Takut."
"Untuk menentukan awal puasa, menggunakan rumus Sanemro, maka Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti kan enam. Hari keenam. Nah loro (duanya), itu dari Wage, Kliwon,”
Sumur minyak illegal bahkan merusak kawasan taman hutan rakyat (tahura) di Kabupaten Batanghari
Vaksinasi dilakukan karena siswa tingkat SMP dan SMA akan melaksanakan ujian tatap muka
“Protokol kesehatan semuanya menggunakan masker sih. Tetap dibatasi, aturan pemerintah harus dipatuhi."
"Itu kira-kira butuh waktu selama dua jam. Pukul 17.00 WIB tadi sudah berhasil dirampungkan,” 
Hari pertama uji coba perkuliahan tatap muka digelar di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keolahragaan.
Hakim tunggal PN Solo menilai pemohon gugatan praperadilan tidak memiliki hak atau kualifikasi beperkara (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini.
Ia khawatir evakuasi akan semakin sulit jika ada bencana lain yang diakibatkan siklon Seroja
“Tahun ini, itu hampir 80 persen gagal."
"Nampaknya status kejadian bencana di NTT ini tidak mungkin bisa dihadapi oleh skala kabupaten atau provinsi saja. Dengan kerusakan yang sedemikian hebat, baik itu korban jiwa, maupun yang terdampak."
"Ketika BMKG mengeluarkan rilis tentang bahaya La Nina yang akan melanda di NTT dengan badai dan sebagainya, seharusnya pemerintah harus melakukan evakuasi."
