Kualitas Laporan Keuangan DKI Turun, Demokrat - PDIP Beda Pendapat

KBR, Jakarta - Sebagian anggota DPR DKI Jakarta kecewa kepada pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaya Purnama. Itu terkait menurunnya penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan anggaran tahun 2013.

NUSANTARA

Sabtu, 21 Jun 2014 01:11 WIB

Author

Sasmito & Ninik Yuniati

Kualitas Laporan Keuangan DKI Turun, Demokrat - PDIP Beda Pendapat

Anggaran, DKI, Jakarta, Jokowi, Ahok

KBR, Jakarta - Sebagian anggota DPR DKI Jakarta kecewa kepada pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaya Purnama. Itu terkait menurunnya penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan anggaran tahun 2013.

Pada masa pemerintahan Fauzi Bowo, BPK memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian. Namun pada awal pemerintahan Joko Widodo-Ahok, laporan keuangan DKI turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI Alimat Aat menyebut banyak evaluasi  laporan yang sebelumnya sudah disarankan BPK terulang kembali tahun ini. Karena itu fraksi Demokrat meminta pemerintah Provinsi DKI cepat berbenah.

"Sebetulnya justru turun grade nya 2, bukan 1, kalau melihat temuan tanggapan-tanggapan yang diberikan BPK tadi. Tentang pengolahan aset, tentang penggandaan Jakarta Pintar yang sebanyak 9 ribu yang namanya ganda," kata bekas Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Alimat Aat kepada KBR.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengatakan opini BPK tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran penilaian suatu pemerintahan.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan Jhoni Simanjuntak mengatakan, pemerintahan Jokowi-Ahok telah berhasil memulai pembangunan sistem di berbagai level.

Bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, periode Jokowi-Ahok membawa perubahan cukup besar termasuk dalam pengelolaan anggaran.

Jhoni menyebut Jakarta telah mulai menerapkan sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting. Namun, sistem tersebut terkadang belum efektif karena belum diikuti faktor sumber daya manusia yang memadai.

"Bukan saya mau menafikan penilaian dari BPK, enggak. Tapi kadang-kadang jangan langsung melihat itu sebagai penentu, baik tidaknya satu pemerintahan, karena ini dikaji lebih mendalam, kalau dibandingkan dengan yang lalu-lalu bagaimana, kan gitu lho," kata Jhoni Simanjuntak kepada KBR, Jumat (20/6).

Sebelumnya, BPK memberikan pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemprov DKI Jakarta. Opini tersebut menurun satu tingkat dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun sebelumnya.

Selain itu, dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov DKI ditemukan 86 temuan dengan potensi kerugian sebesar Rp.1,5 triliun. Dengan rincian indikasi kerugian daerah sebesar Rp.85,3 miliar, potensi kerugian daerah sebesar Rp.1,3 triliun dan pemborosan sebesar 23 miliar lebih.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Pemerintah akan Evaluasi Peningkatan Serapan Anggaran

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17