KBR, Bandung – Komisi Ombudsman Jawa Barat membuka posko pengaduan pelaksanaan kecurangan penerimaan peserta didik baru (PPDB) periode 2014 - 2015. Posko itu mulai beroperasi dari 22 Juni 2014 sampai massa pendaftaran siswa baru berbagai tingkatan berakhir.
Menurut Ketua Ombudsman Jawa Barat Haneda Tri Lastoto, pendirian posko pengaduan itu untuk mengantisipasi pelanggaran pelaksanaan penerimaan siswa seperti tahun lalu.
"Komisi Ombudsman membuka desk pengaduan. Jadi semacam meja pengaduan atau loket pengaduan untuk mengantisipasi kalau masyarakat kemudian merasa mendapatkan perlakuan yang merugikan," ujar Haneda Tri Lastoto di kantor Ombudsman, jalan Kebon Waru Utara, Bandung (23/6).
Haneda Tri Lastoto mengatakan selama 3 tahun terakhir pemantauan penerimaan peserta didik baru Komisi Ombudsman Jabar sering kali menemukan sejumlah pelanggaran seperti tidak adanya penyediaan informasi, suap, jual beli jatah siswa dan pungutan liar.
Haneda menyebutkan dalam pelaksanaannya nanti dari seluruh kabupaten kota yang ada, Komisi Ombudsman Jawa Barat hanya akan memantau langsung 5 daerah seperti kota Bandung, Kabupaten Bandung, Subang, Cianjur dan Ciamis Karena pada tahun lalu laporan pelanggaran penerimaan siswa baru paling banyak dari ke lima daerah itu. Pemantauan ini sudah dilakukan Komisi Ombudsman Jabar yang kelima kalinya.
Editor: Luviana
Komisi Ombudsman Jabar Buka Posko Pengaduan
KBR, Bandung

Senin, 23 Jun 2014 20:12 WIB


ombudsman, jabar, siswa
BERITA LAINNYA - NUSANTARA
Aktivis Lingkungan Malang Gaungkan Gerakan Puasa Sampah Plastik
Komunitas Envigreen Society UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyebut Kali Brantas telah tercemar limbah sampah plastik
Rangkaian Kekerasan di Papua Tukang Ojek Tewas Tertembak di Kabupaten Puncak
"Tentunya ini juga akan menjadi perhatian dari Pak Bupati. Ojek yang ada di Kota Ilaga membatasi aktivitasnya kalau keluar Kota Ilaga."
Ramadan Muslim Eropa Bantu Warga Aceh
Komunitas ini berpusat di Koln, Jerman.
Puluhan Nelayan Aceh Ditangkap di Thailand
Para nelayan itu ditangkap pada 9 April 2021.
Solo Terbitkan Aturan Ibadah Puasa Ramadhan
Kebijakan ini termasuk pelarangan penyelenggaraan buka bersama maupun sahur on the road
Ratusan Aset Daerah di Balikpapan Tak Bersertifikat
Ini diketahui dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu
Kapolda Papua Evakuasi Warga di Beoga Tidak Mudah
Kapolda Papua mengakui proses evakuasi warga tidak mudah.
Daging Meugang Naik Puluhan Ribu Rupiah per Kilogram
Stok daging sapi menipis.
Gempa Malang Pengungsi Butuh Bantuan Makanan
"Sampai sekarang tak ada makanan. Di rumah tak ada air, tak bisa masak. Takut."
Ramadan Komunitas Banokeling Banyumas Mulai Puasa Rabu
"Untuk menentukan awal puasa, menggunakan rumus Sanemro, maka Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti kan enam. Hari keenam. Nah loro (duanya), itu dari Wage, Kliwon,”
Polda Jambi Tutup 300 Sumur Minyak Ilegal
Sumur minyak illegal bahkan merusak kawasan taman hutan rakyat (tahura) di Kabupaten Batanghari
Jelang Sekolah Tatap Muka Dinkes Tulungagung Gencarkan Vaksinasi Guru SMP dan SMA
Vaksinasi dilakukan karena siswa tingkat SMP dan SMA akan melaksanakan ujian tatap muka
Pandemi Komunitas Banokeling Banyumas Batasi Peserta Ritual Adat
“Protokol kesehatan semuanya menggunakan masker sih. Tetap dibatasi, aturan pemerintah harus dipatuhi."
RS Hasan Sadikin Rampung Pisahkan Bayi Kembar Siam dalam 2 Jam
"Itu kira-kira butuh waktu selama dua jam. Pukul 17.00 WIB tadi sudah berhasil dirampungkan,”
UNS Solo Uji Coba Kuliah Tatap Muka
Hari pertama uji coba perkuliahan tatap muka digelar di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keolahragaan.
PN Solo Tolak Gugatan Praperadilan Kasus Penangkapan Mahasiswa Pengkritik Gibran
Hakim tunggal PN Solo menilai pemohon gugatan praperadilan tidak memiliki hak atau kualifikasi beperkara (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini.
Jokowi Minta Pencarian Korban Hilang Banjir NTT Dipercepat
Ia khawatir evakuasi akan semakin sulit jika ada bencana lain yang diakibatkan siklon Seroja
Faktor Penyebab Durian di Banyumas Gagal Berbuah Tahun Ini
“Tahun ini, itu hampir 80 persen gagal."
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Tetapkan Banjir NTT Jadi Bencana Nasional
"Nampaknya status kejadian bencana di NTT ini tidak mungkin bisa dihadapi oleh skala kabupaten atau provinsi saja. Dengan kerusakan yang sedemikian hebat, baik itu korban jiwa, maupun yang terdampak."
Banjir NTT WALHI Mitigasi Pemerintah Daerah Buruk Sekali
"Ketika BMKG mengeluarkan rilis tentang bahaya La Nina yang akan melanda di NTT dengan badai dan sebagainya, seharusnya pemerintah harus melakukan evakuasi."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Ramadan Kelabu Korban Gempa Malang
Upaya Kurangi Risiko Bencana Iklim
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Perkara Bukber Tahun ini