Jadi Kendaraan Dinas, Mobil Esemka Tersandung Regulasi

"Pemerintah Kota Surakarta terancam batal menggunakan mobil Esemka sebagai kendaraan dinas."

KBR68H, Surakarta - Pemerintah Kota Surakarta terancam batal menggunakan mobil Esemka sebagai kendaraan dinas. Walikota Surakarta, Hadi Rudyatmo mengatakan, aturan pemerintah akan mengganjal pembelian mobil Esemka. Kata dia, pengadaan mobil pemerintah harus melalui proses lelang, sehingga menyulitkan Esemka untuk bersaing.

“Regulasinya melarang, akan kita kaji lagi bisa diperlunak tidak, jika tanpa melalui proses lelang, padahal kan satu obil esemka harganya lebih dari 100 juta rupiah.ini yang harus dipertimbangkan…makanya nanti akan kita coba melobi menteri keuangan dan kementerian dalam negeri..tentunya untuk pengadaan barang dan jasa, khusus untuk mobil esemka ini dan demi kepentingan pemerintah, apakah perlu adanya lelang? Kalau lewat mekanisme lelang, tau sendiri kan competitor, mobil impor begitu banyak..ini yang coba saya utak atik, sebaiknya pakai regulasi atau aturan hukum apa penunjukkan langsung bisa salah karena nominalnya melebihi batas minimal aturan..kalau belinya satu per satu, malah lebih repot, karena menggunakan dana APBD, kan nggak mungkin dipecah-pecah..ini yang jadi masalah.”

Walikota Surakarta, Hadi Rudyatmo menambahkan, mobil Esemka saat ini sudah mendapat ijin dari pemerintah yaitu uji emisi dan uji kelayakan. Mobil rakitan pelajar SMK tersebut siap diproduksi massal dan menjadi mobil nasional.

Sebelumnya, Pemkot Surakarta yang dipimpin Walikota Surakarta saat itu, Joko Widodo, dan Wakil Walikota, Hadi Rudyatmo berulang kali mendampingi proses uji emisi dan uji kelayakan mobil esemka. Bahkan, Joko Widodo dan Wakilnya segera menggunakannya sebagai mobil dinas langsung.

Editor: Nanda Hidayat

• mobil esemka
• kendaraan dinas
• regulasi
• portalkbr