70 Tenaga Honorer di Pidie Diduga Tak Penuhi Syarat Administrasi

Sedikitnya ada 70 orang tenaga honorer nominatif Kategori II di Kabupaten Pidie, Aceh dikeluhkan masyarakat tidak memenuhi syarat

NUSANTARA

Jumat, 07 Jun 2013 17:06 WIB

Author

Radio Mutiara FM Pidie

70 Tenaga Honorer di Pidie Diduga Tak Penuhi Syarat Administrasi

tenaga honorer, pidie

KBR68H, Pidie- Sedikitnya ada 70 orang tenaga honorer nominatif Kategori II di Kabupaten Pidie, Aceh dikeluhkan masyarakat tidak memenuhi syarat. Mereka  adalah bagian dari 1.140 nominatif K II yang ditengarai tidak memenuhi syarat administrasi dan terkesan ada yang merekayasa bekas. Kebanyakan mereka dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, selebihnya tenaga strategis lainnya yang mengabdi di jajaran Pemkab Pidie.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabuapten Pidie, Aceh, Effendi Usman, Jum'at (7/6) mengatakan, 70 orang yang dikomplain masyarakat tidak memenuhi syarat setelah melalui uji publik pada Maret hingga April lalu. Namun dia tidak merinci ihwal klomplain masyarakat.

Efendi melanjutkan, semua data tenaga honorer katagori II, termasuk 70 berkas yang dikomplain akan dikirimkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan- RB), selanjutnya akan diverifikasi kembali tetang keabasahan datanya.

"Jika terbukti ke 70 tenaga honorer K II tersebut tidak memenuhi syarat maka seluruh bekasnya akan dikembalikan ke daerah dan yang bersangkutan tidak lagi termasuk dalam list nominatif  K II, karena itu BKD Pidie hanya meneruskan saja hasil komplain masyarakat ke Menpan - RB", ungkapnya.

Kepala BKD Pidie itu, juga menyebutkan, untuk tenaga honorer K II yang telah lulus verifikasi administrasi akan mengikuti tes kembali yang direncanakan pada 2 September mendatang. Pola penilaiannya menggunakan passing grade.

"Semua tenaga honorer K II yang telah lulus verifikasi akan mengikuti tes pada awal September nanti. Jika tidak lulus tes maka tenaga honorer tersebut tidak ada lagi peluang untuk menjadi PNS, kecuali adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah", jelas Effendi.

Sumber: Radio Mutiara FM Pidie 

Editor: Suryawijayanti 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Aplikasi LAPOR Dinilai Tidak Efektif Tanggapi Laporan Masyarakat

Kabar Baru Jam 15

Perlukah Sertifikasi Pernikahan?

Kabar Baru Jam 14