2.700-an Warga di Sekitar Waduk Jatigede Tidak Akan Terima Ganti Rugi

KBR68H, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan mencatat sebanyak 2.700-an keluarga yang tinggal di sekitar Waduk Jatigede, Sumedang, tak akan diberikan ganti rugi lahan.

NUSANTARA

Selasa, 04 Jun 2013 16:26 WIB

Author

Khusnul Khotimah

2.700-an Warga di Sekitar Waduk Jatigede Tidak Akan Terima Ganti Rugi

waduk jatigede, ganti rugi, warga, gubernur jawa barat, ahmad heryawan

KBR68H, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan mencatat sebanyak 2.700-an keluarga yang tinggal di sekitar Waduk Jatigede, Sumedang, tak akan diberikan ganti rugi lahan.

Ahmad Heriyawan mengklaim seribuan keluarga ini membeli dan menyewa lahan di atas lahan yang sudah dibebaskan. Mereka hanya akan dibantu untuk segera meninggalkan lokasi.

“Bagi 4.590 KK yang menurut peraturan saat itu yang berlaku akan direlokasi, berupa lahan dan rumah itu akan dipenuhi oleh pemerintah. Adapun bagi penghuni-penghuni baru, kemudian bagi masyarakat yang sudah dibebaskan dan putus tidak ada relokasi berdasarkan peraturan yang baru ada semacam bantuan pada mereka untuk segera pindah dari genangan,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan di kantor Menko Perekonomian, Selasa (4/6).

Hari ini pemerintah melakukan rapat koordinasi tentang penyelesaian Bendungan Jatigede Jawa Barat. Untuk memuluskan proyek waduk terbesar kedua di Indonesia, pemerintah akan membangun rumah pengganti buat lebih 4.500 keluarga yang tinggal di sekitar waduk. Saat ini lebih dari 2.600 keluarga yang sudah keluar dan tersisa sekira 1.900-an keluarga.

Editor: Doddy Rosadi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN