KBR, Rembang- Puluhan warga Desa Sumbersari, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jateng menggelar aksi ke balai desa setempat, Senin (22 Mei 2023) . Mereka mendesak pengurukan pantai yang diduga reklamasi oleh PT BRTK, untuk dihentikan total.
Warga khawatir pengurukan akan memperparah bencana abrasi. Alasannya lokasi berada di kawasan pantai Watu Gajah Sumbersari.
Koordinator aksi, Eko Mauli Imron menjelaskan dari awal pihaknya tidak menerima sosialisasi. Padahal dampak reklamasi, memicu abrasi kian mencemaskan. Ia menuntut pemerintah desa juga ikut bertanggung jawab.
“Kami menuntut keadilan terkait proyek yang disinyalir reklamasi. Soalnya abrasi semakin menjadi-jadi,“ kata Eko.
Eko mendesak pemerintah jangan sampai memberikan izin reklamasi, karena belum ada persetujuan dari masyarakat sekitar.
“Belum ada rapat dengan kami. Lha wong izin lingkungan aja belum ada, apalagi Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan hidup-Red),“ bebernya.
Baca juga:
- Polda Jateng Usut 6 Kasus Tambang Ilegal
- Tolak Aktivitas Tambang, Warga Rembang Blokir Jalan
Koordinator aksi, Eko Mauli Imron memperkirakan pengurukan pantai berlangsung sejak 2019 lalu. Menurutnya, pihak perusahaan yang menangani proyek tersebut, harus menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat.
“Arus kan semakin kuat akibat reklamasi ini. Kami ingin perusahaan juga memanusiakan manusia, hadir dan warga diajak rembugan, apa keuntungan dan kekurangan untuk warga,“ imbuhnya.
Dalam audiensi kali ini, perwakilan PT BRTK tidak hadir. Setelah ditemui Kepala Desa Sumbersari, Sak’roni, kemudian perwakilan dari Polsek dan Kecamatan Kragan, menyepakati menutup sementara seluruh kegiatan yang ada di PT BRTK, sampai digelar pertemuan selanjutnya. Selain itu pertemuan menyepakati melepas papan tulisan Watu Gajah yang terpasang di pinggir jalan raya Desa Sumbersari.
Pertemuan juga menyepakati menuntut manajemen perusahaan PT BRTK hadir pada pertemuan berikutnya.
Pemerintah Desa Sumbersari akan mengirimkan surat kepada PT BRTK, untuk menentukan pelaksanaan audiensi lanjutan, paling lama 30 hari, terhitung sejak Senin (22/05).
Editor: Rony Sitanggang
"Kita sepakat menetapkan sepuluh tersangka dan ada satu tersangka yang masih kita lakukan pendalaman."
Eko Yunianto mengungkapkan dari 41 waduk 9 diantaranya memiliki kapasitas daya tampung air yang cukup besar.
"Dia didaftarkan di DPRD Provinsi Jawa Barat tapi dia dicalonkan juga di partai yang berbeda di kabupaten kota di luar Jawa Barat," 
"Bahan baku PLT sampah tetap pakai sampah baru dan sampah lama."
Luthfi mengeklaim, sudah mengantongi nama-nama agen yang diduga menimbun stok telur ayam, dan melakukan permainan harga yang tak wajar.
“Kami menuntut keadilan terkait proyek yang disinyalir reklamasi. Soalnya abrasi semakin menjadi-jadi,“
Meski mengalami kenaikan harga, tapi praktiknya tidak ada masalah dalam aliran pasok komoditas telur ayam ke pasaran.
Kapal bernama KM Puji Jaya dengan bobot 29 gross ton (GT) itu karam, saat para anak buah kapal (ABK) mulai menebar jaring untuk mencari ikan.
" Ya kalau itu diberi kesempatan ya kita gas aja,” 
Karyoto menambahkan, jajarannya juga akan memeriksa semua hal terkait kejadian. Termasuk senjata yang digunakan dan beberapa surat yang ditulis pelaku.
"Kalau saya dan bapak muncul, apalagi muncul di panggung yang sama, itu sejuk Pak."
"Jadi nanti mungkin merenung dulu. Kontemplasi lagi. Tapi satu loh tujuan saya, Indonesia Raya,"
"Tujuan utamanya untuk mengurangi kemacetan akibat penggunaan roda dua."
"Bupati yang akan menjatuhkan sanksi,“ 
"Manis kaya mentega, terus ada pahitnya sedikit,"
"Tadi malam sudah Kita laksanakan kegiatan pengawasan dan pengawalan."
Sebagian besar dari UMKM tersebut mengaku punya usaha agar mendapat bantuan Rp2,4 juta dari pemerintah saat pandemi COVID-19.
“Ya bagus, kalau ada pasar induk itu mengontrolnya mengontrol stok, mengontrol perputaran uang di perberasan menjadi lebih mudah."
Selain terorisme, ada berbagai isu lain yang dibahas...
“Di pertimbangan dalam putusan kasasi itu, banyak pertimbangan yang menurut kami sesat. Sehingga perlu dijadikan dasar kehilapan hakim dalam memberikan putusan yang keliru."
