Bagikan:

Pro Kontra Masyarakat Adat soal Rencana Pemekaran Papua

Kelompok yang menolak rencana pemekaran mayoritas berada di wilayah pegunungan.

NUSANTARA

Senin, 09 Mei 2022 14:43 WIB

Pro Kontra Masyarakat Adat soal Rencana Pemekaran Papua

Ilustrasi: Diplomasi Papua.

KBR, Jayapura- Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyarankan pemerintah pusat mengkaji rencana pemekaran Provinsi Papua. Alasannya, ada kelompok warga yang mendukung dan ada yang menolak rencana pemekaran tersebut.

Menurut Anggota Komisi bidang Pemerintahan, Politik, dan Keamanan DPR Papua, Laurenzus Kadepa, rencana pemekaran itu dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik horizontal jika terus digulirkan pemerintah, tanpa memerhatikan situasi di masyarakat.

Kata dia, kelompok yang menolak rencana pemekaran, mayoritas berada di wilayah pegunungan. Misalnya kabupaten di wilayah adat Lapago dan Meepago.

Sedangkan kelompok yang mendukung mayoritas berada di kabupaten pesisir, atau wilayah adat Mamta, Animha dan Saireri.

"Pak Presiden, Pak Mekopolhukam harus melihat ini. Pemerintah pusat harus membentuk lembaga indendepen. (Tim) Survei independen, itu dari Komnas HAM, kah, dari LIPI, kah. Itu perlu supaya semua itu jelas. Berdasarkan kajian ilmiah, walaupun (Menkopolhukam) Mahfud MD bilang ada 80 persen rakyat Papua menerima (pemekaran). Tapi, itu (hasil) lembaga survei darimana, itu menurutnya (Mahfud MD)," kata Laurenzus Kadepa kepada KBR, Senin, (9/5/2022).

Baca juga:

Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengaku telah menyerahkan aspirasi warga Papua, mengenai rencana pemekaran kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rabu, 13 April 2022. Ia menjelaskan bahwa aspirasi yang diserahkan bukan hanya dari kelompok penolak, tapi juga mereka yang mendukung pemekaran. Namun, mayoritas aspirasi tersebut menolak rencana pemekaran.

Ia menambahkan, warga yang menolak maupun menerima rencana pemekaran Papua, memiliki alasan tersendiri. Kelompok yang menolak khawatir, pemekaran akan membuat orang asli Papua terpinggirkan. Itu karena, sumber daya manusia mereka belum merata di semua kabupaten.

Sedangkan kelompok yang mendukung beralasan, pemekaran akan meningkatkan kesejahteraan warga. Mempercepat kemajuan pembangunan dan memperpendek layanan pemerintahan. Sebab, wilayah Papua begitu luas, dengan kondisi geografis yang sulit.

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Drama Pemeriksaan Gratifikasi Gubernur Lukas Enembe

Most Popular / Trending