Demo Tolak Rencana Pemekaran di Papua Dibubarkan Polisi

"Penanggung jawab aksi atau koordinator lapangan tidak berkoordinasi teknis dengan kepolisian."

KBR, Jayapura- Kepolisian membubarkan paksa ratusan pengunjuk rasa di berbagai titik kumpul di Kota Jayapura, Papua, Selasa, 10 Mei 2022. Kapolres Kota Jayapura, Gustav Urbinas mengklaim pembubaran aksi demo dilakukan karena tidak sesuai prosedur.

Kata dia, beberapa hari sebelum unjuk rasa digelar, penanggung jawab aksi atau koordinator lapangan tidak berkoordinasi teknis dengan kepolisian setempat.

Menurutnya, surat pemberitahuan kepada polisi hanya disampaikan kurir, bukan diserahkan langsung pihak yang bertanggung jawab dalam unjuk rasa itu, yakni Petisi Rakyat Papua.

"Surat pemberitahuan disampaikan, tidak ada koordinasi teknis bahkan hanya menitip surat kepada orang yang tidak dikenali. Bahkan polisi panggil pun lari. Undang-undang tidak mengatur seperti itu, karena harus diantar sendiri dan dikoordinasikan terkait dengan bentuk aksi seperti apa. Itu saya memutuskan bahwa harus bubarkan paksa karena tidak ada pertanggungjawaban," kata Gustav Urbinas, Selasa, (10/5/2022).

Baca juga:

• Pro Kontra Masyarakat Adat soal Rencana Pemekaran Papua

Kapolres Kota Jayapura, Gustav Urbinas mengatakan penanggung jawab unjuk rasa dan koordinator lapangan tidak memberi kepastian kepada polisi, bentuk aksi yang akan dilakukan.

Sehingga, tidak ada jaminan dari penanggung jawab atau koordinator lapangan, kalau aksi itu akan berlangsung demokratis, aman dan damai.

Massa aksi berencana menyampaikan aspirasinya ke kantor DPR Papua. Akan tetapi, penyampaian aspirasi itu tidak terlaksana, sebab diadang dan dibubarkan polisi. Polisi membubarkan pengunjuk rasa menggunakan tembakan gas air mata dan semprotan air dari kendaraan water canon.

Aksi penolakan rencana pemekaran digelar serentak di berbagai daerah di Papua dan Papua Barat, termasuk di beberapa kota lain di Indonesia. Di Jayapura, kepolisian menerjunkan 1.181 personel gabungan polisi dan TNI untuk membubarkan aksi massa.

Editor: Sindu

• Rencana Pemekaran Papua
• Pemekaran Papua
• Papua
• Polda Papua
• Polres Kota Jayapura
• Petisi Rakyat Papua
• konflik Papua