Kuliah Mahal, Mahasiswa Universitas Halu Oleo Demo DPRD

"(Uang Kuliah Tunggal/UKT) tiga juta rupiah, sementara penghasilan orang tua mahasiswa hanya berkisar 500 ribu hingga satu juta rupiah, kami berteriak dengan penentuan nilai UKT yang fantastis itu."

BERITA | NUSANTARA

Kamis, 30 Mei 2019 14:05 WIB

Author

Adi Ahdiat

Kuliah Mahal, Mahasiswa Universitas Halu Oleo Demo DPRD

Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. (Foto: www.uho.ac.id)

Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Teknik Universitas Halu Oleo (UHO) mendemo DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) karena Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal.

Menurut KBM Teknik UHO, DPRD setempat pernah menjanjikan akan membantu menyelesaikan masalah tersebut.

"Kami menagih janji DPRD yang pada tanggal 16 Mei lalu mengatakan mau membantu kami dan mengawal kami dengan menyurati UHO, serta meminta Kemenristekdikti untuk menindak langsung UHO terkait penetapan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang memberatkan," kata salah satu peserta demo, Yusuf Bonte, di Kendari sebagaimana dikutip Antara (29/5/2019).

Menurut Yusuf, penetapan UKT Rp3 juta rupiah itu memberatkan mahasiswa dan masyarakat.

"(UKT) tiga juta rupiah, sementara penghasilan orang tua mahasiswa hanya berkisar 500 ribu hingga satu juta rupiah, kami berteriak dengan penentuan nilai UKT yang fantastis itu," tegas Yusuf.

Peserta demo lainnya, Adryan Kharitma, menyebut permasalahan mahalnya UKT di UHO belum terselesaikan sejak tahun 2012 silam.

"Saya menduga adanya persekongkolan yang intim antara lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif dengan lembaga pendidikan yang ada di Sulawesi Tenggara, sehingga permasalahan ini tidak pernah terselesaikan," terangnya.


DPRD Sultra Janji Surati Kemenristekdikti

Anggota Komisi IV DPRD Sultra, Muh Pol, membantah dugaan persekongkolan yang dilayangkan peserta demo.

"Saya tegaskan, justru UHO menganggap DPRD tidak mempunyai hak mengatur urusan kampus, tapi kami tetap akan menyurati Kemenristekdikti terkait persoalan yang dihadapi adik-adik", tegas Muh Pol sebagaimana dikutip Antara (29/5/2019).

Berdasarkan Peraturan Menristekdikti No. 22 Tahun 2015, UKT yang dibebankan kepada mahasiswa penerima bantuan, mahasiswa miskin dan berprestasi, jumlahnya paling banyak Rp2,4 juta.

Peraturan itu juga menyebut, pemimpin Perguruan Tinggi Nasional (PTN) dapat melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT apabila terdapat:

  • Ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan mahasiswwa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
  • Pemutakhiran data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Masyarakat Sipil Tolak Rencana Presiden Menghidupkan Jabatan Wakil Panglima TNI