KBR, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Mafia Pangan untuk mengawasi harga bahan pokok jelang lebaran. Satgas akan melibatkan Polda dan Polres di seluruh Jawa Tengah.
Juru bicara Polda Jawa Tengah, Djarod Padakova mengatakan Satgas Mafia Pangan dipimpin Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.
"Satgas ini sasarannya distribusi tata niaga pangan, juga tentang pelaku atau oknum penimbun sembako," kata Djarot saat ditemui KBR di Semarang, Kamis (4/5/2017).
Djarot mengatakan setiap minggu Satgas akan mengevaluasi dan mengawasi harga bahan pokok di pasaran. Di tingkat Polda Jawa Tengah, Satgas dipimpin Direktur Kriminal Khusus. Sedangkan di tingkat Polres, kata Djarot, Satgas akan dipimpin Kepala Satuan Reserse.
Satgas Mafia Pangan Jawa Tengah dibentuk setelah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda Jawa Tengah Condro Kirono di Mapolda Jawa Tengah, di Semarang, Rabu 4 Mei lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan kementerian akan terus memantau harga sembako menjelang lebaran sampai ke tingkat agen penyalur.
"Sesuai peraturan yang kami keluarkan, seluruh sub distributor dan agen wajib mendaftarkan diri tanpa dipungut biaya dan wajib melaporkan posisi gudang dan stok," kata Enggartiasto saat ditemui KBR di Mapolda Jateng, Rabu (4/5/2017).
Enggartiasto mengatakan sasaran pantauan Satgas Mafia Pangan tidak hanya pada distributor dan agen yang berpotensi menimbun bahan pokok, namun juga pemerintah daerah yang berperan dalam menentukan harga sembako.
Enggartiasto mengatakan untuk kebutuhan lebaran 2017, pemerintah menyediakan stok pangan sebanyak 1,5 juta liter minyak goreng, 460 ribu ton gula pasir, 2,1 juta ton beras, serta 40 ribu ton daging. Enggar mengklaim, stok bahan pangan yang tersimpan saat ini dapat mencukupi kebutuhan hingga empat atau lima bulan kedepan.
Baca juga:
-
Jelang Ramadan, Polri Bentuk Satgas Cegah Harga Pangan Melambung
-
Harga Beras Naik, Satgas Pangan Cek Pasar Induk Cipinang
Editor: Agus Luqman
"Jadi kita berat sekali, bukan tidak ada uang, yang tadinya tidak menggaji 8 ribu orang sekarang beralih"
Sepanjang 2022 Jawa Barat berada di urutan kedua nasional dengan 3.186 kasus sifilis.
"Di situ menggambarkan ada tumor, itu dari (rujukan rumah sakit) Poso. Kemudian tadi pemeriksaan lagi memperjelas bahwa pasien tersebut ada massa di sekitar rahim kurang lebih 6 cm."
"Untuk anggota Brimob, sudah dilakukan penetapan tersangka kemudian dilakukan penahanan di Rutan Polda Sulawesi Tengah."
Angka ini naik 45 persen dibandingkan periode sama pada pekan sebelumnya.
"Jadi kalau ijazah SLTA, SMA sederajat termasuk Paket C itu intinya wajib ada."
"Kita sepakat menetapkan sepuluh tersangka dan ada satu tersangka yang masih kita lakukan pendalaman."
Eko Yunianto mengungkapkan dari 41 waduk 9 diantaranya memiliki kapasitas daya tampung air yang cukup besar.
"Dia didaftarkan di DPRD Provinsi Jawa Barat tapi dia dicalonkan juga di partai yang berbeda di kabupaten kota di luar Jawa Barat," 
"Bahan baku PLT sampah tetap pakai sampah baru dan sampah lama."
Luthfi mengeklaim, sudah mengantongi nama-nama agen yang diduga menimbun stok telur ayam, dan melakukan permainan harga yang tak wajar.
“Kami menuntut keadilan terkait proyek yang disinyalir reklamasi. Soalnya abrasi semakin menjadi-jadi,“
Meski mengalami kenaikan harga, tapi praktiknya tidak ada masalah dalam aliran pasok komoditas telur ayam ke pasaran.
Kapal bernama KM Puji Jaya dengan bobot 29 gross ton (GT) itu karam, saat para anak buah kapal (ABK) mulai menebar jaring untuk mencari ikan.
" Ya kalau itu diberi kesempatan ya kita gas aja,” 
Karyoto menambahkan, jajarannya juga akan memeriksa semua hal terkait kejadian. Termasuk senjata yang digunakan dan beberapa surat yang ditulis pelaku.
"Kalau saya dan bapak muncul, apalagi muncul di panggung yang sama, itu sejuk Pak."
"Jadi nanti mungkin merenung dulu. Kontemplasi lagi. Tapi satu loh tujuan saya, Indonesia Raya,"
"Tujuan utamanya untuk mengurangi kemacetan akibat penggunaan roda dua."
"Bupati yang akan menjatuhkan sanksi,“ 
