KBR, Jakarta- Warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, memprotes rencana penggusuran kampung mereka. Warga juga menolak untuk dipindahkan ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Kuasa Hukum warga Bukit Duri Vera WS Soemarwi menjelaskan warga menolak penggusuran yang diperkirakan bakal dilakukan pada akhir bulan Mei ini. Warga juga belum mendapat surat peringatan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka.
“Perkampungan ini bukanlah permukiman yang datang tiba-tiba, sudah dari jaman dahulu. jadi bukan tiba-tiba warga datang dan mengklaim tanah." Jelasnya, Kamis (12/5/2016).
Vera melanjutkan, warga Bukit Duri akan menggugat rencana penggusuran tersebut. ”Warga Bukit duri tidak mau melakukan perlawanan yang tidak konstitusi, kita akan mengikuti semua jalur yang ditetapkan negara, kemudian mengajukan gugatan perwakilan," ujar Vera pada konferensi pers hari ini (12/5)
Gugatan warga ditujukan kepada Dinas PU, Pemprov, dan Pemkot DKI Jakarta. Warga menuntut janji yang disampaikan pada tahun 2012 oleh Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabar Jokowi Dodo. Jokowi saat itu berjanji tidak akan melakukan penggusuran di kampung Bukit Duri.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memastikan bakal kembali menata pemukiman liar di pinggiran Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kata Ahok, penundaan rencana itu bisa berdampak pada molornya proyek normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 1,9 kilometer di Kampung Melayu dan Bukit Duri. Proyek tersebut ditargetkan selesai tahun ini.
Editor: Malika
Akibat limbah yang dihasilkan, warga sering merasa mual, pusing hingga sesak napas.
Komunitas Envigreen Society UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyebut Kali Brantas telah tercemar limbah sampah plastik
"Tentunya ini juga akan menjadi perhatian dari Pak Bupati. Ojek yang ada di Kota Ilaga membatasi aktivitasnya kalau keluar Kota Ilaga."
Komunitas ini berpusat di Koln, Jerman.
Para nelayan itu ditangkap pada 9 April 2021.
Kebijakan ini termasuk pelarangan penyelenggaraan buka bersama maupun sahur on the road
Ini diketahui dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu
Kapolda Papua mengakui proses evakuasi warga tidak mudah.
Stok daging sapi menipis.
"Sampai sekarang tak ada makanan. Di rumah tak ada air, tak bisa masak. Takut."
"Untuk menentukan awal puasa, menggunakan rumus Sanemro, maka Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti kan enam. Hari keenam. Nah loro (duanya), itu dari Wage, Kliwon,”
Sumur minyak illegal bahkan merusak kawasan taman hutan rakyat (tahura) di Kabupaten Batanghari
Vaksinasi dilakukan karena siswa tingkat SMP dan SMA akan melaksanakan ujian tatap muka
“Protokol kesehatan semuanya menggunakan masker sih. Tetap dibatasi, aturan pemerintah harus dipatuhi."
"Itu kira-kira butuh waktu selama dua jam. Pukul 17.00 WIB tadi sudah berhasil dirampungkan,” 
Hari pertama uji coba perkuliahan tatap muka digelar di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keolahragaan.
Hakim tunggal PN Solo menilai pemohon gugatan praperadilan tidak memiliki hak atau kualifikasi beperkara (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini.
Ia khawatir evakuasi akan semakin sulit jika ada bencana lain yang diakibatkan siklon Seroja
“Tahun ini, itu hampir 80 persen gagal."
"Nampaknya status kejadian bencana di NTT ini tidak mungkin bisa dihadapi oleh skala kabupaten atau provinsi saja. Dengan kerusakan yang sedemikian hebat, baik itu korban jiwa, maupun yang terdampak."
