KBR, Jakarta- Warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, memprotes rencana penggusuran kampung mereka. Warga juga menolak untuk dipindahkan ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Kuasa Hukum warga Bukit Duri Vera WS Soemarwi menjelaskan warga menolak penggusuran yang diperkirakan bakal dilakukan pada akhir bulan Mei ini. Warga juga belum mendapat surat peringatan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka.
“Perkampungan ini bukanlah permukiman yang datang tiba-tiba, sudah dari jaman dahulu. jadi bukan tiba-tiba warga datang dan mengklaim tanah." Jelasnya, Kamis (12/5/2016).
Vera melanjutkan, warga Bukit Duri akan menggugat rencana penggusuran tersebut. ”Warga Bukit duri tidak mau melakukan perlawanan yang tidak konstitusi, kita akan mengikuti semua jalur yang ditetapkan negara, kemudian mengajukan gugatan perwakilan," ujar Vera pada konferensi pers hari ini (12/5)
Gugatan warga ditujukan kepada Dinas PU, Pemprov, dan Pemkot DKI Jakarta. Warga menuntut janji yang disampaikan pada tahun 2012 oleh Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabar Jokowi Dodo. Jokowi saat itu berjanji tidak akan melakukan penggusuran di kampung Bukit Duri.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memastikan bakal kembali menata pemukiman liar di pinggiran Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kata Ahok, penundaan rencana itu bisa berdampak pada molornya proyek normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 1,9 kilometer di Kampung Melayu dan Bukit Duri. Proyek tersebut ditargetkan selesai tahun ini.
Editor: Malika
"Saya terkejut bahwa petugas imigrasi mengambil tindakan penghukuman terhadap Philip karena masalah administratif,"kata CEO Mongabay.
"Kalau kita melakukan seperti apa yang biasa kita lakukan, maka butuh waktu 20 tahun untuk menuntaskannya."
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Total korban jiwa meninggal dunia yang sudah ditemukan seluruhnya 10 orang."
"Kita kan belum tahu apakah itu ormas atau apa, makanya kita masih pelajari, masih pendalaman."
“Warga membentangkan spanduk adalah protes. Karena selama 11 hari ini tidak pernah dilirik oleh negara."
Kamera yang bisa memotret kendaraan sekaligus pengemudinya, meskipun melaju dengan kecepatan tinggi hingga 400 kilometer per jam.
"Gunung (Tumpang Pitu) itu menjadi simbol untuk pelestarian lingkungan. Dikeruk terus menerus."
"Teman-teman petugas BKSDA langsung melakukan pengusiran. Mereka tadi juga minta tambahan mercon."
"Nanti kita cari partner strategis. Angkanya 1 sampai 3 triliun dan tentu pembentukan holding itu juga kalau kita tarik 4 tahun ke depan, bisa sampai 8 triliun." 
“Kita belum memastikan akan ikut ke Wakil Gubernur atau Wali Kota, karena solusi-solusi mereka hanya seperti angin surga bagi kami."
"Negara kita adalah negara hukum. Pertama-tama kita akan mempelajari aspek legalitas," kata Kapolda Jateng.
"Materi baku dari Kwarnas untuk KML adalah penanaman nasionalisme. Kalau ada isu SARA yang dimunculkan bukan dari materi, itu artinya dia tidak memahami materi itu," 
"Pembinaan saja dulu, dipanggil. Jangan-jangan gurunya agak bego kali. Masak ada yel-yel begitu? Dilihat saja dulu, dipanggil, pembina Pramukanya siapa?"
"Gagal bayar yang bertanggung jawab siapa, yang bertanggung jawab ya Jiwasraya kalau ada pihak-pihak lain ya bisa saja. Tetapi PT Hanson enggak ada urusin lagi," ujar Muchtar Arifin.
BMKG menyebut ada 7 kabupaten dan 1 kota di Sumsel yang rawan banjir dan longsor.
"(Genangan banjir) tertinggi pada hari ini pukul 13.00 WITA yaitu di wilayah Lempake, dengan ketinggian air 80 cm sampai 100 cm."
“Rencananya memang warga akan bertahan sampai 45 hari. alasan yang paling kuat karena warga punya ingatan kolektif tentang bencana. "