Di PHK, Buruh Pelabuhan Cirebon Minta DPRD Tanggung Jawab

""Penutupan bongkar muat batu bara ini atas rekomendasi Ketua Dewan.""

KBR, Cirebon– Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Cirebon menuntut DPRD Kota Cirebon mencari solusi atas penutupan bongkar muat batu bara di pelabuhan. Dengan penutupan yang telah berjalan dua bulan tersebut, membuat buruh harus di PHK.

Salah satu pengurus TKBM Pelabuhan Cirebon Kadnawi mengatakan anggota dewan selama ini sangat vokal untuk menutup pelabuhan. Karena itu mereka meminta anggota dewan untuk ikut bertanggungjawab.

“Penutupan bongkar muat batu bara ini atas rekomendasi Ketua Dewan. Kami minta Bapak Ketua Dewan agar buruh yang nganggur dipekerjakan kembali di Pelabuhan,” katanya, Senin 23/5.

Keputusan ditutupnya bongkar muat batu bara merupakan keputusan yang berat sebelah, karena ia menilai, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, DPRD Kota Cirebon dan Wali Kota Cirebon tidak memikirkan nasib buruh.

“Pemerintah tidak memikirkan kami para buruh yang bekerja di Pelabuhan. Selama dua bulan ini kami nganggur, hutang banyak, anak sekolah tidak diberi uang saku, dan buat makan sehari-hari juga sulit,” tuturnya.

DPRD Janji Cari Solusi

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno berjanji akan mencari solusi terbaik untuk para buruh.

“Aspirasi bapak-bapak dan ibu-ibu, akan kami bicarakan dengan Wali Kota Cirebon, Kepolisian, dan pengusaha batu bara,” katanya.

Edi menyatakan, pihaknya hanya menjadi mediator antara pengusaha batu bara, kepolisian, wali kota, dan buruh.

“Kami akan memberikan jawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami. Kami ini hanya wakil rakyat,” ujarnya.

Sekitar 500an buruh TKBM hari ini berdemo di depan gedung DPRD Cirebon untuk menuntut pekerjaan mereka kembali. Pendemo mengancam, jika dalam waktu satu minggu tidak ada jawaban dan solusi, maka akan kembali melakukan demonstrasi yang lebih besar.

Untuk memastikan ketua dewan benar-benar merealisasikan aspirasinya, pendemo pun mendirikan tenda tepat di halaman depan gedung dewan. 

Editor: Dimas Rizky

• buruh pelabuhan
• PHK
• bongkar muat pelabuhan
• dprd kota cirebon