BERITA

Di Banyumas, Sudah Lulus dan Menikah Masih Terima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

""Data penerima masih data lama. Meskipun kemarin sempat ada verifikasi, tapi pada prakteknya tetap memakai data lama," kata Peneliti Lembaga Penelitian Smeru di Banyumas, Akhmad Fadli."

KBR, Banyumas – Program Perlindungan dan Pengentasan Kemiskinan 2016 di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dinilai masih banyak salah sasaran.

Peneliti Lembaga Penelitian Smeru di Banyumas, Akhmad Fadli mengatakan ini disebabkan pemerintah menggunakan data lama Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Padahal, sudah terjadi perubahan signifikan anggota masyarakat sehingga masih ada warga yang sebenarnya sudah tidak berhak mendapat bantuan perlindungan sosial masih menerima bantuan.

Di lain pihak, masih banyak keluarga miskin yang belum bisa mendapat bantuan perlindungan sosial.

Akhmad Fadli menduga hal ini disebabkan belum maksimalnya peran Tim Penanggulangan Kemiskinan per kecamatan.

Fadli mengatakan aparat desa yang menjadi anggota tim juga tidak bisa mengusulkan nama baru untuk mendapat bantuan perlindungan sosial. Sebab, daftar nama penerima berasal dari pusat yang mengacu pada data Badan Statistik Sosial (Badan Pusat Statistik).

"Jadi kalau praktik di Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) saya kira desa masih belum terlibat banyak. Datanya masih data lama. Meskipun kemarin sempat ada verifikasi, tapi pada prakteknya tetap memakai data lama. Jadi banyak sebenarnya perubahan-perubahan di masyarakat, yang dulunya miskin sudah kaya itu masih mendapatkan akses tersebut. Sementara masih ada warga miskin yang sampai hari ini masih belum dapat," kata Akhmad Fadli.

Kepala Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir, Nanang Supono membenarkan program perlindungan sosial masih banyak salah sasaran.

Nanang mengatakan ada warga yang sudah meninggal dunia namun masih menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ada pula, penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah lulus sekolah, bahkan sudah menikah masih mendapat kartu tersebut.

Nanang mengatakan pemerintah desa sudah mengusulkan nama yang pantas mendapatkan akses, mengacu pada kriteria yang ditentukan Kementerian Sosial. Namun, nama-nama warga yang mendapat bantuan sosial tidak sama dengan yang diusulkan.

Ia meminta pemerintah pusat memeriksa kembali data penerima, agar program perlindungan sosial tepat sasaran.

Editor: Agus Luqman 

• Pendataan Program Perlindungan Sosial
• perlindungan sosial
• Kartu Indonesia Pintar
• Kartu Indonesia Sehat
• Kartu Keluarga Sejahtera
• Kementerian Sosial
• Program Perlindungan Sosial