KBR, Banyumas – Program Perlindungan dan Pengentasan Kemiskinan 2016 di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dinilai masih banyak salah sasaran.
Peneliti Lembaga Penelitian Smeru di Banyumas, Akhmad Fadli mengatakan ini disebabkan pemerintah menggunakan data lama Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Padahal, sudah terjadi perubahan signifikan anggota masyarakat sehingga masih ada warga yang sebenarnya sudah tidak berhak mendapat bantuan perlindungan sosial masih menerima bantuan.
Di lain pihak, masih banyak keluarga miskin yang belum bisa mendapat bantuan perlindungan sosial.
Akhmad Fadli menduga hal ini disebabkan belum maksimalnya peran Tim Penanggulangan Kemiskinan per kecamatan.
Fadli mengatakan aparat desa yang menjadi anggota tim juga tidak bisa mengusulkan nama baru untuk mendapat bantuan perlindungan sosial. Sebab, daftar nama penerima berasal dari pusat yang mengacu pada data Badan Statistik Sosial (Badan Pusat Statistik).
"Jadi kalau praktik di Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) saya kira desa masih belum terlibat banyak. Datanya masih data lama. Meskipun kemarin sempat ada verifikasi, tapi pada prakteknya tetap memakai data lama. Jadi banyak sebenarnya perubahan-perubahan di masyarakat, yang dulunya miskin sudah kaya itu masih mendapatkan akses tersebut. Sementara masih ada warga miskin yang sampai hari ini masih belum dapat," kata Akhmad Fadli.
Kepala Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir, Nanang Supono membenarkan program perlindungan sosial masih banyak salah sasaran.
Nanang mengatakan ada warga yang sudah meninggal dunia namun masih menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ada pula, penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah lulus sekolah, bahkan sudah menikah masih mendapat kartu tersebut.
Nanang mengatakan pemerintah desa sudah mengusulkan nama yang pantas mendapatkan akses, mengacu pada kriteria yang ditentukan Kementerian Sosial. Namun, nama-nama warga yang mendapat bantuan sosial tidak sama dengan yang diusulkan.
Ia meminta pemerintah pusat memeriksa kembali data penerima, agar program perlindungan sosial tepat sasaran.
Editor: Agus Luqman
Di Banyumas, Sudah Lulus dan Menikah Masih Terima Kartu Indonesia Pintar (KIP)
"Data penerima masih data lama. Meskipun kemarin sempat ada verifikasi, tapi pada prakteknya tetap memakai data lama," kata Peneliti Lembaga Penelitian Smeru di Banyumas, Akhmad Fadli.
Presiden Joko Widodo, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan membagikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera kepada warga Desa Temuwangi, Kecama
Kirim pesan ke kami
WhatsappBERITA LAINNYA - NUSANTARA
Terkena PMK 400 Sapi Mati dan Dipotong Paksa di Jombang
159 ekor dipotong paksa.PMK Kembali Meningkat Warga Magetan Diimbau Tunda Beli Sapi
“Mungkin pengaruh cuaca, kebiasaan peternak biasanya di Bulan Desember setelah selesai panen beli ternak baru rata-rata. Terus, sapi yang belum divaksin karena peternaknya tidak mau sapinya divaksin"Tim SAR Belum Temukan 3 Anggota Polisi yang Terbawa Arus Sungai Digoel
Kodam XVII Cenderawasih juga telah mengirimkan peralatan untuk membantuk tim SAR gabungan mencari dan melacak lokasi keberadaan korban.DIY Satu-Satunya Provinsi Ramah Perempuan dan Anak di Indonesia pada 2022
Ada lima indikator yang menjadi penilaian dalam menentukan penerima penghargaan.Petani Rembang Keluhkan Sulitnya Beli Pupuk Bersubsidi
Pupuk tersebut tidak bisa dibeli dengan bebas lantaran harus memiliki kartu tani.Banjir Aceh Menelan 2 Korban Jiwa
Kedua korban meninggal setelah hanyut terseret banjir.26 Ribu Warga Aceh Mengungsi Akibat Banjir
Totalnya mencapai 26.700 jiwa atau 8.921 kepala keluarga (KK).Ratusan Warga Mengungsi Bupati Pegunungan Bintang Klaim Kondusif
Serangkaian aksi teror dilakukan kelompok bersenjata di wilayah tersebut dua pekan lalu.Upaya Kendalikan Harga Pangan Pemkot Bogor Bangun Gudang dan Pertanian Perkotaan
Upaya lain untuk mengendalikan harga pangan adalah melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming, bekerja sama dengan CSR Bank Indonesia.Ribuan Kades Demo DPR Tuntut Jabatan 9 Tahun
"Kalau memang Kades itu baik dan layak dipilih, bisa maju lagi. Kalau memang nggak baik, kan nggak akan dipilih masyarakat,“Viral Mahasiswa UNY Meninggal Dipicu Uang Kuliah Rektor Buka Suara
"Kalau tidak bisa membayar kirim surat ke rektor, insyaallah saya bantu."PMK Kembali Mewabah Peternak di Rembang Siaga
"Mungkin virusnya menyebar lewat udara atau bagaimana, kemudian menular ke desa kami, tapi baru sebatas dugaan"Nelayan Pati Demo Tolak Aturan PNBP 10
"Itu sangat berat sekali, ketika itu diterapkan saat ini, maka nelayan akan bergejolak "Perangkat Desa Rembang Tolak Wacana Perubahan Masa Jabatan
Ketentuan saat ini terkait masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 tahun, sudah ideal.Petani Magetan Keluhkan Harga Kol Anjlok Jadi Rp300Kg
“Setelah 3 ribu menjadi Rp500, bahkan kemarin Rp300. Minimal petani itu Rp 1.000 itu baru impas, kalau dibawahnya banyak ruginya,” Berkas Lengkap Lima Tersangka Tragedi Kanjuruhan Diadili Senin 16 Januari 2023
Sidang akan disiarkan secara streaming. Wartawan tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan secara langsung. PN Surabaya juga akan membatasi jumlah pengunjung.Nelayan Rembang Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM Hingga Pajak 10 Persen
Nelayan jaring tarik berkantong juga mendesak diperbolehkan mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713 atau sekitar Kalimantan SelatanPolisi Pertimbangkan Hukuman Kebiri kepada Terduga Pelaku Sodomi di Batang
21 anak diduga menjadi korban sodomi.Banjir Pantura Rugikan Pertanian Puluhan Miliar
"Banjir itu yang paling parah di awal tahun, dari catatan kami kerugian ada Rp 22 Miliar terutama yang di daerah pantura."Banjir Semarang Akibat Maraknya Alih Fungsi Lahan
Guru Besar Ilmu kependudukan dan Lingkungan Universitas Negeri Semarang, Saratri Wilonoyudho memprihatinkan, banyak kawasan resapan air dan hutan terbuka di Semarang yang kini beralih fungsi.
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
IPK Anjlok, Indonesia Makin Korup?
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 11
Most Popular / Trending