Revisi UU Pilkada Bisa Ganggu Tahapan Pilkada Serentak

Menurut Tjahjo, revisi UU Pilkada berpotensi meluas kepada poin lainnya, bukan hanya tiga poin yang ingin diubah.

BERITA | NUSANTARA

Senin, 18 Mei 2015 21:15 WIB

Author

Aisyah Khairunnisa

Ilustrasi. Foto: Antara

Ilustrasi. Foto: Antara

KBR, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengkhawatirkan tahapan pilkada serentak akan terganggu jika DPR tetap ngotot merevisi UU Pilkada. Menurut Tjahjo, revisi UU Pilkada berpotensi meluas kepada poin lainnya, bukan hanya tiga poin yang ingin diubah.

“Saya kira itu dibuka kesempatan untuk merevisi pasti tidak di 3 poin. Pasti akan merembet di pasal-pasal yang lain. Ini yang dikhawatirkan oleh KPU akan mengganggu tahapan-tahapan. Padahal tanggal 9 (Desember) sudah dideklarasikan pilkada serentak. Konsentrasi kami hanya konsentrasi ke anggaran pilkada,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (18/5/2015).

Tjahjo menambahkan, pihaknya hanya fokus untuk mengurus anggaran pilkada serentak yang belum beres. Sebelumnya Panitia Kerja Komisi II DPR mengusulkan mengubah 3 poin dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Diantaranya adalah poin terkait keikutsertaan partai yang memiliki sengketa kepengurusan.  

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pegawai KPK Berstatus ASN, Independensi KPK Terancam