KBR, Balikpapan – Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak
menyatakan telah menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Penataan
Pemberian Izin dan Non-Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola
Perizinan di sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit
di Kalimantan Timur. Tujuan peraturan Nomor 17 tahun 2015 salah satunya
agar perusahaan tambang batubara ikut membangun daerah.
Menurutnya, dalam Peraturan disebutkan bahwa setiap perusahaan batubara
khususnya pemilik perjanjian karya pengusaha batubara PKP2B wajib
membangun power plan baik berupa PLTG ataupun PLTU sesuai dengan jumlah
produksi setiap tahunnya.
“Mereka harus diarahkan untuk membangun power plant. Yang jelas banyak
diantara PKP2B itu yang tidak tau diri. Tulis saja, tidak tahu diri
mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tapi tidak pernah investasi di
daerah. Kideco salah satunya, KPC, Berau Coal, Indominco,” kata Awang
Farouk Ishak kepada KBR, MInggu (17/5/2015).
Dia menambahkan, Peraturan Gubernur tersebut juga sekaligus dukungan nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk gerakan
penyelamatan sumber daya alam seperti yang dicanangkan Presiden Joko
Widodo. Termasuk terkait penataan pemberian izin serta pengembangan
sistem data dan informasi yang terintegrasi.
Awang juga menyebut, 33 perusahaan tambang PKP2B yang beroperasi di
Kalimantan Timur tak peduli dengan pembangunan di daerahnya. Mereka,
kata dia, hanya mementingkan keuntungan perusahaan dengan mengeruk
sumber daya alam (SDA) sebesar-besarnya.
Editor: Malika
“Dengan kenaikan ini kita minta bantuan dari Jakarta untuk 100-150 dokter sama perawat, dengan harapan untuk mencukupi di sini, karena sebagian di sini ditarik ke Jakarta,“
“Saya menerima kritikan pedas, kata-kata kasar, mengenai kebijakan menghentikan hajatan sementara. Saya katakan sementara, sebab ini kondisi darurat."
"Ini yang dipakai seluruhnya 60 kamar, kapasitas 63 kamar mungkin akan dipakai semua,” 
"Masuk rumah sakit Selasa sampai hari Kamis ini kemudian meninggal dunia. Kalau protokol kesehatan iya tidak boleh harus petugas saja yang memakamkan,”
Pengungsian diprioritaskan untuk kelompok rentan, semisal anak-anak dan manula.
"Yang hasil pemeriksaannya reaktif akan dilaporkan klinik kepada Dinas Kesehatan dan kita akan melakukan tindaklanjut apakah melakukan swab atau kita sarankan untuk isolasi mandiri lebih dahulu,” 
Sembilan orang yang kontak erat itu diketahui beraktivitas di rumah dinas bupati, termasuk sang istri Umi Kulsum.
"Saat ini kondisi Bupati Situbondo stabil dan masih dalam tahap observasi tim dokter Pemerintah Kabupaten Situbondo, di Rumah Sakit Abdoer Rahim,” 
"Dinas pendidikan, Capil, Kesbangpol, itu semua karena ada yang positif. Jadi kalau yang pelayannya bisa online menggunakan online." 
"Semoga pengalaman dari 34 sekolah ini akan ada metodologinya sehingga selama uji coba di Jateng kita siap menjemput aturan bersama di Januari bisa tatap muka."
Klaster perkantoran Pengadilan Negeri Banyuwangi, Kantor Dinas Perhubungan Banyuwangi dan Kantor Dinas Kesehatan Banyuwangi
Momentum pandemi jadi sarana efektif untuk edukasi bahaya asap rokok
"Yang dirawat lebih dari 170, berarti rumah sakit di Solo sudah penuh. Isolasi mandiri lebih dari 800 kasus dan yang meninggal dunia lebih dari 80."
“Status Covid-19 di Banyumas, mohon maaf, harus saya sampaikan, sudah tidak terkendali. Kondisinya sudah tidak terkendali."
"Terkait tugas pemerintahan, saya dan Pak Walikota maupun Pak Sekda terus berkomunikasi, serta saya pastikan tidak sampai terganggu," 
10 kabupaten dan kota di Jawa Barat tidak menaikkan UMK-nya, lantaran pandemi COVID-19.
"Tidak ada prioritas, hanya untuk penduduk yang usia 18-59 tahun. Itu signifikan dengan jumlah penduduk seperti kota Semarang, Cilacap dan Brebes yang lebih dari 1,5 juta," 
Keterbatasan tempat dan minimnya alat pelindung diri (APD) jadi masalah utama pengungsi.
"Ancamannya bagi camat dan lurah tidak mampu bertindak tegas akan dilakukan penindakan sampai dengan pembebasan tugas jabatan,”
“Yang siap melakukan vaksinasi di Kota Balikpapan yaitu ada 348 tenaga medis dari puskesmas dan 743 tenaga medis dari luar puskesmas, dari rumah sakit, klinik-klinik termasuk swasta."
