Migrant Care: 85 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Tidak Punya Perda Buruh Migran

Pemda terus didorong untuk terbitkan aturan perlindungan buruh migran.

BERITA , NUSANTARA , NUSANTARA

Rabu, 27 Mei 2015 13:05 WIB

Author

Hermawan Arifianto

Migrant Care: 85 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Tidak Punya Perda Buruh Migran

Migrant Care

KBR, Banyuwangi - LSM Migrant Care mencatat hingga tahun ini 85 persen kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki peraturan daerah (Perda) soal perlindungan buruh migran. 

Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, sebanyak 15 persen daerah yang sudah memiliki Perda Buruh Migran sebagian besar di Jawa Tengah. Anis mengaku terus mendorong pemda segera menerbitkan aturan perlindungan buruh migran.

“Membuat Perda, tapi Perdanya itu copy paste dari Undang-undang 39. Undang- undang itu sendiri isinya tidak berpihak pada buruh migran sehingga sama tersesatnya. Makanya kenapa Migrant Care itu datang ke beberapa wilayah yang akan membuat perda untuk memastikan rujukanya harus benar. Undang-undang no 39 itu kan memang akan direvisi, jadi makanya salah satu rujukan yang tidak boleh tidak itu kan undang- undang no 6 tahun 2012 tentang retifikasi konfensi buruh migran,” kata Anis Hidayah, Rabu (27/5/2015).

Anis Hidayah menambahkan, Migrant Care terus memantau daerah yang sedang menyusun rancangan Perda buruh migran. Ini untuk memastikan pemda memiliki rujukan yang benar dalam merumuskan perlindungan bagi warganya. Sebab kebanyakan perda buruh migran justru tidak berpihak dan melindungi buruh migran.

Karena itu dia tidak heran jika hingga kini masih banyak buruh migran yang terjerat kasus di luar negeri. Menurut Anis, pembuatan Perda harus didasarkan pada kebutuhan buruh migran, standar perlindungan HAM internasional dan kewajiban negara untuk melindungi warga negara. 

Editor: Damar Fery Ardiyan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Tak Berpihak Pada Nelayan, Pemerintah Didesak Revisi Perda Zonasi Wilayah Pesisir

Seleksi Capim KPK

Memulai Usaha dengan Modal Minim