KBR, Rembang - Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) menemukan kredit macet usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kab. Rembang, Jawa Tengah yang mencapai Rp 2 miliar.
Ketua Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Rembang, Harno menjelaskan kredit macet tersebut sudah ada sejak tahun 2011 lalu. Instansi terkait, Disperindagkop Dan UMKM sudah angkat tangan. Berulang kali menagih, namun selalu gagal, dengan berbagai alasan. Ia mengusulkan kalau bisa ada pemutihan atau penghapusan hutang.
“Itu kredit macet di UMKM, totalnya sekitar Rp 2 miliar. Yang agak berat memang itu. Sulit sekali. Saran dari Komisi B, karena sudah berjalan sejak 2011 sampai sekarang. Dinas juga keberatan menangani, sebaiknya diputihkan atau bagaimana. Karena sudah lama, “ ungkapnya kepada KBR, hari Kamis (14/05/2015).
Harno menambahkan selain kredit macet, BPK juga menemukan pajak pembangunan pasar Sedan - Rembang sebesar Rp 76 juta belum beres.
Ia mendorong agar Pemkab Rembang melaksanakan rekomendasi dari BPK, sehingga jangan sampai berujung pada konsekuensi hukum.
Akibat limbah yang dihasilkan, warga sering merasa mual, pusing hingga sesak napas.
Komunitas Envigreen Society UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyebut Kali Brantas telah tercemar limbah sampah plastik
"Tentunya ini juga akan menjadi perhatian dari Pak Bupati. Ojek yang ada di Kota Ilaga membatasi aktivitasnya kalau keluar Kota Ilaga."
Komunitas ini berpusat di Koln, Jerman.
Para nelayan itu ditangkap pada 9 April 2021.
Kebijakan ini termasuk pelarangan penyelenggaraan buka bersama maupun sahur on the road
Ini diketahui dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu
Kapolda Papua mengakui proses evakuasi warga tidak mudah.
Stok daging sapi menipis.
"Sampai sekarang tak ada makanan. Di rumah tak ada air, tak bisa masak. Takut."
"Untuk menentukan awal puasa, menggunakan rumus Sanemro, maka Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti kan enam. Hari keenam. Nah loro (duanya), itu dari Wage, Kliwon,”
Sumur minyak illegal bahkan merusak kawasan taman hutan rakyat (tahura) di Kabupaten Batanghari
Vaksinasi dilakukan karena siswa tingkat SMP dan SMA akan melaksanakan ujian tatap muka
“Protokol kesehatan semuanya menggunakan masker sih. Tetap dibatasi, aturan pemerintah harus dipatuhi."
"Itu kira-kira butuh waktu selama dua jam. Pukul 17.00 WIB tadi sudah berhasil dirampungkan,” 
Hari pertama uji coba perkuliahan tatap muka digelar di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keolahragaan.
Hakim tunggal PN Solo menilai pemohon gugatan praperadilan tidak memiliki hak atau kualifikasi beperkara (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini.
Ia khawatir evakuasi akan semakin sulit jika ada bencana lain yang diakibatkan siklon Seroja
“Tahun ini, itu hampir 80 persen gagal."
"Nampaknya status kejadian bencana di NTT ini tidak mungkin bisa dihadapi oleh skala kabupaten atau provinsi saja. Dengan kerusakan yang sedemikian hebat, baik itu korban jiwa, maupun yang terdampak."
