Di NTB, Banyak Pelaku Usaha Palsukan Label Halal

Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi NTB menemukan banyak pemalsuan label halal dalam produk makanan di wilayahnya.

BERITA | NUSANTARA

Selasa, 12 Mei 2015 17:54 WIB

Author

Zaenudin Syafari

Di NTB, Banyak Pelaku Usaha Palsukan Label Halal

MUI (Logo: halalmui.org)

KBR, Mataram- Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi NTB menemukan banyak pemalsuan label halal dalam produk makanan di wilayahnya. Ketua MUI Provinsi NTB Saiful Muslim mengatakan banyak pelaku usaha menempelkan sendiri label halal pada produk yang dikeluarkannya. Namun begitu, Saiful menyebut MUI tak bisa memberikan tindakan apapun untuk melindungi konsumen.

“Bahwa kita tidak dalam posisi mengawasi ya, oleh karena itu kita mengharapkan kesadaran ya dari para produsen untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang yang bisa merugikan masyarakat lain. Karena kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap makanan yang ada halalnya, kemudian ada orang keberatan dikemudian hari kita tidak bertanggung jawab. Karena label halal itu bukan yang dikeluarkan oleh Mejelis Ulama” ujarnya, Selasa (12/05).

Saiful Muslim mengatakan, MUI sudah cukup gencar melakukan sosialisasi pentingnya pengurusan label halal pada dunia usaha, namun sejauh ini hanya sedikit pelaku usaha yang sudah mengurusnya baik itu hotel, restoran, produsen makanan maupun UKM.

Sebagai gambaran, dari ratusan hotel di Lombok baru 10 hotel yang sudah mengantongi sertifikat halal. Sementara UKM yang sudah memiliki sertifikat halal sekitar 600 UKM dari ribuan UKM di NTB.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Menteri Nadiem Makarim Diminta Kaji Ulang Kebijakan Kampus Merdeka