BNP2TKI Minta Pemerintah Bangun Pusat Pelatihan TKI di Wilayah Perbatasan

TKI ilegal kerap tinggal di wilayah perbatasan supaya bisa kembali ke Malaysia

BERITA | NUSANTARA

Kamis, 21 Mei 2015 14:09 WIB

Author

Gun Gun Gunawan

BNP2TKI Minta Pemerintah Bangun Pusat Pelatihan TKI di Wilayah Perbatasan

KBR, Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meminta pemerintah mendirikan pusat pelayanan terpadu TKI di kawasan perbatasan. 

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, pusat pelayanan itu perlu didirikan untuk melatih para TKI ilegal yang dideportasi. Selama ini TKI ilegal yang dideportasi kerap tinggal di daerah perbatasan seperti Entikong, Batam, dan Nunukan alih-alih pulang ke daerahnya. Mereka memilih tinggal di daerah perbatasan supaya bisa kembali ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. 

"Daripada begitu terus, saya minta Pak Mendagri dirikan pusat pelayanan terpadu di kawasan perbatasan. Kita buat pusat pelatihan dan Adminduk online di sana supaya merka (TKI) tidak usah pulang ke daerahnya. Nanti dilatih selama 6 bulan supaya mereka bisa kembali ke Malaysia dengan gaji dan remitensi (devisa) yang semakin tinggi," kata Nusron Wahid di Kemendagri, Kamis (21/5/2015). 

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menambahkan, pusat pelatihan dapat meningkatkan devisa negara. Saat ini kata dia, jumlah devisa negara dari TKI mencapai USD 8,7 juta atau setara Rp 112 triliun. Nusron juga mendukung nota kesepahaman antara pemerintah dengan Tahir Foundation tentang pelatihan TKW. Kata dia, MoU itu mendukung program moratorium TKI bidang pekerja domestik (pembantu) ke sejumlah negara. 

Editor: Citra Dyah Prastuti 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Foto Ikatan Besar Mahasiswa UI Tidak Akui Jokowi - Ma'ruf Hoaks

Jokowi Didesak Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM di Periode Kedua

Kanker Payudara dan Tubuh Perempuan

Kabar Baru Jam 15