KBR, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku, Musa
Tukan mengatakan, dari empat kabupaten yang menggelar Pilkada, baru dua
kabupaten yang menganggarkan biaya pilkadanya di APBD. Sementara dua daerah yang
belum menetapkan anggaran adalah Buru Selatan, dan Maluku Barat Daya. Ini
lantaran dua daerah tersebut merupakan daerah tambahan, pasca revisi
Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah disahkan. Namun, Musa
mengaku, dua KPUD di daerah itu telah berkoordinasi dengan pemda
setempat, dan sepakat menganggarkannya pada APBD Perubahan.
"Berdasarkan
hasil revisi Undang Undang Nomor 1 dan 8, itu ada dua kabupaten lagi
yang tambah sehingga ada empat. Namun anggarannya belum ditetapkan
APBD sehingga saat ini KPU Kabupaten telah berkoordinasi dengan
pemerintah daerah untuk disampaikan terkait usulan anggaran
penyelenggaraan Pilkada bulan Desember ini. Anggarannya sudah tersedia,
tapi semuanya belum, tapi sesuai dengan usulan KPU itu akan diakomodir
oleh Pemda dan DPRD," jelas Musa kepada KBR, Rabu (6/5/2015).
Musa Tukan
menambahkan, sebagai tahapan awal, dua kabupaten itu telah memberi dana
awal untuk KPUD setempat, sebesar Rp300 juta - 500 juta, untuk
pembentukan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan
Suara (PPS). Namun, dari empat kabupaten itu, baru satu kabupaten yang
menandatangani kesepakatan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Padahal,
kata Musa, anggaran ini sangat dibutuhkan untuk operasional di tingkat
bawah, khususnya petugas di tingkat kecamatan dan desa. Jika ini tidak
disediakan, dikhawatirkan dapat mengganggu proses tahapan pilkada.
Editor: Dimas Rizky
"Sudah menjadi kesepakatan antar negara, terkait pasar bebas"
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
“Kita akan melakukan pengetatan, terutama yang di pintu masuk wisata, para pengunjung akan kita lakukan edukasi."
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Cak Imin mengaku rela menjadi cawapres meski awalnya bakal menjadi calon presiden.
“Kami mengimbau kepada ASN untuk tetap menjaga kondusifitas Banyuwangi"
“Ada sekitar 6171,5 hektare yang terbakar, ada yang mungkin abai, puntung rokok atau gimana ya mungkin faktor manusia,”
“Masih ditutup sampai tanggal 30 September sesuai edaran,"
Beras Rp52 ribu per pak.
”Mengimbau masyarakat yang merasakan atau tercium bau yang seperti yang sudah-sudah itu, supaya untuk mengungsi dulu."
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
Total ada 122.047 KK yang menerima bansos beras.
"Tanya Kesang, tanya saja ke PSI. Jangan ke saya."
"Mestinya kan satu keluarga satu partai, ya mesti di pecat Jokowi kalau Kaesangnya ke PSI."
Dampak asap gas air mata membuat Kepala SMP Negeri 22 Galang, seorang guru dan 10 siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan.
"Walaupun airnya menurun kami bersama gabungan Hippa, Hippa anggota dan tokoh masyarakat rembug dengan jalan doa bersama,”
"Sampai hari ini tidak ada yang ke saya tidak mau dipindah, Justru ada ASN yang tidak masik dalam scenario pindah dia mengusulkan pindah."
"Kalau kelaparan saya kira tidak, karena tetangga di situ sangat dekat dengan Bu Sri, tetangga juga sering memberikan makanan"
Poster Kaesang-PSI itu terpasang di berbagai sudut kota Solo. Di persimpangan jalan, sekitar pasar tradisional, hingga jalanan yang padat lalu lintas.
"Kita nggak tahu Mawar itu siapa. Kok sudah menduga-duga itu adik saya, memangnya itu adik saya?"
