Aktivis Tak Setuju HIV/AIDS Wajib Tes

Rencana Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah untuk menerapkan uji wajib HIV/AIDS, dinilai tidak tepat.

BERITA , NUSANTARA

Rabu, 13 Mei 2015 16:17 WIB

Author

Stefanno Reinard

Aktivis Tak Setuju HIV/AIDS Wajib Tes

Lilin AIDS. Foto: Antara

KBR, Jakarta- Rencana Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah untuk menerapkan uji wajib (mandatory test) HIV/AIDS, sebagai langkah yang tidak tepat. Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition, Aditya Wardhana mengatakan hal tersebut akan membuat pemerintah semakin sulit untuk menjagkau orang-orang yang terdampak atau rawan terkena HIV/AIDS.

"Pasti itu tidak sesuai dengan kebijakan nasional kita, karena kebijakkan skala nasional harus voluntary atau dengan sukarela. Kedua, implikasinya berbahaya buat program promosi penanggulangan HIV/AIDS, karena orang jadi takut test kalau mandatory," kata Aditya ketika dihubungi KBR, Rabu (13/5/2015).

Ia menambahkan, kebijakan ini tidak ada di negara-negara lain. Pasalnya, kata dia, selain masyarakat menjadi takut untuk melakukan test, persoalan sosial seperti diskriminasi ditakutkan akan muncul akibat hasil tes yang tidak lagi rahasia tersebut.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotawaringin Barat mengusulkan uji wajib (mandatory test) HIV/AIDS terutama terhadap warga penghuni lokalisasi dan kawasan rawan lainnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS di daerah tersebut.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.