KBR, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta kesulitan menagih kewajiban pengembang perumahan untuk membangun fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) di kawasan. Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, tidak ada aturan yang mengharuskan pemberian sanksi kepada pengembang yang mangkir. Sebagai gantinya, Pemda DKI memutuskan untuk menahan pemberian izin bagi pengembang yang belum memenuhi kewajibannya. Menurutnya, perusahaan yang menunggak membangun fasum kebanyakan berasal dari perusahaan besar.
"Sekarang kita udah bikin. Itu belum serahkan pada kami, belum dikerjain jalan, kita nggak mau kasih. Makanya pengusaha pada teriak-teriak, menghambat pembangunan, terus nggak bisa jual, sebelum ada putusan dari tim bangunan. Dan nggak ada hukumnya juga, mau nagihnya gimana? Gimana cara nangkapnya? Kita udah bisa, caranya apa? Kamu kalau grup yang sama, ngajuin ijin yang lain, kita stop," kata Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, (9/5).
Berdasarkan data Dinas Tata Ruang, terdapat dua ribu pengajuan izin penggunaan tanah. Di antara ribuan izin tersebut, baru 14 persen yang telah memenuhi kewajiban membangun fasum dan faoso. Kewajiban pembangunan fasos dan fasum didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 1981, yang menyebutkan setiap pengembang properti wajib membangun fasos dan fasum seluas 40 persen dari luas lahan yang dibangun perumahan atau gedung komersial. Peraturan ini diperkuat dengan SK Gubernur DKI yang membebankan kewajiban kepada pengembang yang menguasai lahan di atas 5 ribu meter persegi. Pengembang tersebut diwajibkan membangun rumah susun seluas 20 persen dari luas total lahan.
Editor: Fuad Bakhtiar
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
Total ada 122.047 KK yang menerima bansos beras.
"Tanya Kesang, tanya saja ke PSI. Jangan ke saya."
"Mestinya kan satu keluarga satu partai, ya mesti di pecat Jokowi kalau Kaesangnya ke PSI."
Dampak asap gas air mata membuat Kepala SMP Negeri 22 Galang, seorang guru dan 10 siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan.
"Walaupun airnya menurun kami bersama gabungan Hippa, Hippa anggota dan tokoh masyarakat rembug dengan jalan doa bersama,”
"Sampai hari ini tidak ada yang ke saya tidak mau dipindah, Justru ada ASN yang tidak masik dalam scenario pindah dia mengusulkan pindah."
"Kalau kelaparan saya kira tidak, karena tetangga di situ sangat dekat dengan Bu Sri, tetangga juga sering memberikan makanan"
Poster Kaesang-PSI itu terpasang di berbagai sudut kota Solo. Di persimpangan jalan, sekitar pasar tradisional, hingga jalanan yang padat lalu lintas.
"Kita nggak tahu Mawar itu siapa. Kok sudah menduga-duga itu adik saya, memangnya itu adik saya?"
”Diperhitungkan dalam minggu ini curah hujan di seluruh Aceh tinggi."
"Yang pertama itu terjadi di Tegal TPA Penujah pada Juni kemarin, yang terakhir kemarin di TPA Jatibarang Kota Semarang tapi sekarang sudah terkendali," 
"Mereka tanda kutip agak menggerutu (keberatan)"
PLTSa Putri Cempo sejak Mei lalu sudah menjalani uji coba untuk mendapat sertifikasi layak operasi dari Kementerian ESDM, dan akan diresmikan pada akhir Oktober mendatang.
Kebakaran juga terjadi di TPA Sampah Putri Cempo, Mojosongo, Surakarta. Otoritas mengerahkan 45 unit pemadam kebakaran dari berbagai kabupaten kota di sekitar Surakarta.
"Ada empat partai politik sudah bersurat ke kami untuk dibuatkan surat pengantar pembukaan rekening dana kampanye"
"Semua yang mendata adalah pihak dari BP Batam, untuk melakukan suatu pendataan, yang mendatangi rumah penduduk secara door to door."
"Yang terjadi di Bromo dan Tengger, kerugiannya sangat luar biasa. Dari total denda yang cuma Rp 1,5 miliar itu tidak bisa menutupi dari total 50 hektare yang terbakar."
"Kena pukul akhirnya pihak korban nggak sadarkan diri, langsung dirujuk ke RSUD, koma,"
"Kita butuh website sebagai bentuk konektivitas antara lembaga dan masyarakat, juga kebutuhan-kebutuhan administrasi kelembagaan"
