Bagikan:

Insiden Masjid Tampo, DPRD Jatim Anggap Pemprov Gagal Rawat Toleransi

"Kalau tingkat kesalehan sosial naik, seharusnya insiden di masjid Tampo itu tidak perlu terjadi."

NUSANTARA

Kamis, 14 Apr 2022 11:23 WIB

toleransi

Ilustrasi. (Kredit foto: krakenimages dengan lisensi Unsplash)

KBR, Surabaya - DPRD Provinsi Jawa Timur meragukan naiknya nilai Indeks Kesalehan Sosial (IKS) dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemprov pada tahun 2021.

Anggota DPRD Jawa Timur, Amar Saifuddin mengatakan meski nilai IKS naik, Pemprov Jatim dinilai gagal merawat toleransi.

Amar mengatakan kasus kekerasan dalam kehidupan beragama masih terjadi seperti insiden penurunan plakat masjid Muhamadiyah di desa Tampo, kecamatan Cluring, kabupaten Banyuwangi.

"Kalau tingkat kesalehan sosial naik, seharusnya insiden di masjid Tampo itu tidak perlu terjadi," kata Amar Saifuddin, Kamis (14/4/2022).

Sebelumnya, dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJK) Provinsi Jawa Timur, disebutkan Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Provinsi Jawa Timur naik menjadi 66,3 persen.

Beberapa variabel yang diukur dalam IKS adalah kemampuan Pemprov menjaga solidaritas sosial dan toleransi antar umat beragama.

Baca juga:


Anggota Fraksi PAN DPRD Jawa Timur Amar Saifuddin berharap Pemprov Jawa Timur sungguh-sungguh hadir untuk merawat keberagaman dan toleransi, agar insiden serupa tidak terjadi lagi.

Menurut dia, semua elemen harus bekerjasama, agar konflik di desa Tampo itu bisa diredam, sehingga masyarakat bisa saling menghargai dalam menjalankan ibadah dengan tenang.

"Karena ini masih wilayah Jawa Timur maka pemerintah provinsi harus hadir disitu agar persoalan itu tidak menjadi besar," tambahnya.

Dia khawatir, kalau tidak segera ditangani, maka harmonisasi dan kebebasan menjalankan keberagaman di Jatim akan terganggu.

Dalam penyampaian LKPJ Pemprov itu, DPRD Jatim menanyakan peran Bakesbangpol Jatim dan Satpol PP dalam menjaga harmonisasi. Sayangnya, kedua instansi itu menolak memberikan jawaban, dengan alasan tidak berkompeten.

"Nanti dalam jawaban LKPJ 2021 akan kami sampaikan secara langsung kepada Gubernur Khofifah," kata Amar Saifuddin.

Sebelumnya, viral tayangan video berdurasi 25 menit di mana sekelompok warga menggergaji dan merobohkan papan nama bertuliskan organisasi Muhammadiyah yang terpasang di masjid Al Hidayah di Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.

Plang itu bertuliskan Pusat Dakwah Muhammadiyah Tampo, Pimpinan 'Aisyiyah Ranting Tampo, serta TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Tampo.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Komunitas Biboki Lestarikan Tenun Ikat Tradisional

Living Law, Apa Dampaknya Jika Masuk dalam RKUHP?

Kabar Baru Jam 10

Most Popular / Trending