Komisi IX DPR Minta Pemerintah Tetapkan Banjir NTT Jadi Bencana Nasional

"Nampaknya status kejadian bencana di NTT ini tidak mungkin bisa dihadapi oleh skala kabupaten atau provinsi saja. Dengan kerusakan yang sedemikian hebat, baik itu korban jiwa, maupun yang terdampak."

BERITA | NUSANTARA

Senin, 05 Apr 2021 21:39 WIB

Author

Heru Haetami, Sadida Hafsyah

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Tetapkan Banjir NTT Jadi Bencana Nasional

Warga mengamati banjir bandang di Kecamatan Adonara Timur, NTT, Minggu (4/4/2021). (Foto: ANTARA/BPBD Flores Timur)

KBR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah menetapkan bencana banjir dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional.

Emanuel mengatakan dalam bencana di NTT, cakupan wilayah, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi serta skala kerusakan yang terjadi cukup besar.

"Nampaknya status kejadian bencana di NTT ini tidak mungkin bisa dihadapi oleh skala kabupaten atau provinsi saja. Dengan kerusakan yang sedemikian hebat, baik itu korban jiwa, yang meninggal, maupun yang terdampak. Rumah-rumah penduduk, jembatan, sekolah, Puskesmas, maupun pelayanan di berbagai tempat juga terganggu. Saya juga melihat kapal-kapal yang tenggelam, kapal-kapal besar, kecil, nelayan dan seterusnya," kata Melki kepada wartawan, Senin (5/4/2021).

Emanuel Melkiades Laka Lena menambahkan penetapan status bencana nasional penting agar pemerintah pusat turun tangan penuh mengendalikan bencana di NTT.

Menurut Melki, dengan penetapan bencana di NTT sebagai bencana nasional, kerja antara pemerintah pusat dan daerah akan lebih optimal dalam mempercepat penanganan bencana di sana.

"Khususnya pemulihan sosial, ekonomi dan kesehatan di NTT. Dengan status bencana nasional ini, kami juga berharap pemerintah pusat bisa membantu untuk memastikan tidak ada penularan Covid-19 atau penyakit lainnya seperti malaria dan demam berdarah pasca-bencana," katanya.

Seribu Mengungsi

Bencana banjir bandang di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menyebabkan lebih dari seribu orang diungsikan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Alfons Hadan Betan mengatakan belum bisa mengungkapkan data terkini korban tewas, hilang, dan maupun jumlah pengungsi seluruhnya.

Ia baru bisa menyebutkan beberapa desa yang menjadi titik pengungsian.

"Pengungsian ini ada dua kecamatan. Masing-masing kecamatan ada beberapa titik pengungsian. Di Adonara Timur itu ada di MAN 1 Flores Timur, lalu SD Inpres. Sementara di Ile Poleng ada di SD 1 Atap. Pengungsi di Adonara Timur ada sekitar 250-an orang. Saya minta sabar dulu, nanti biar satu data semua. Di Ile Poleng sekitar 300 lebih," kata Alfons Hadan Betan kepada KBR, Senin (5/4/2021).

Alfons menyebut saat ini BPBD mengerahkan dua alat berat tambahan ke lokasi untuk mencari dan mengevakuasi korban hilang.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Lambannya Pencairan Bansos di masa PPKM Darurat

Kabar Baru Jam 8

Platform Para Pekerja untuk Saling Berbagi

Kabar Baru Jam 10