Migrant Care Desak Pemda Bentuk Layanan TKI Tingkat Desa

LSM Migrant Care mendesak pemerintah daerah membentuk pelayanan TKI di tingkat desa dan kelurahan.

BERITA | NUSANTARA

Sabtu, 16 Apr 2016 22:07 WIB

Author

Hermawan Arifianto

Migrant Care Desak Pemda Bentuk Layanan TKI Tingkat Desa

Demo tuntut moratorium TKI. (Foto: Antara)

KBR, Banyuwangi-  LSM Migrant Care mendesak pemerintah daerah bergegas membentuk pelayanan TKI di tingkat desa dan kelurahan. Sebab menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, ancaman dan masalah yang menimpa buruh migran kebanyakan berakar dari tingkat desa. Ia mencontohkan, masalah kelengkapan dokumen yang kerap dimanfaatkan oleh para calo. Alhasil, sebagian besar buruh migran memilih jalur ilegal.

“Kenapa di desa? karena desa selama ini menjadi sarang calo, untuk mencari korban TKI sehingga diperdagangkan, dimanipulasi. Kalau desanya dibangun layanan yang aman, maka itu bisa mencegaah masalah," kata Anis di Banyuwangi, Sabtu (16/4).

Dia pun menambahkan, hingga 2016 lembaganya berhasil mendorong 6 Kabupaten/Kota untuk membuat pelayanan TKI di tingkat desa. "Jadi itu logika yang terbalik, karena selama ini masalah diketahui kalau sudah muncul diluar negeri. Sekarang sebelum ke laur negeri itu aparat paling bawa yaitu desa itu sudah tahu, sehingga bisa dikontrol,” ujarnya.

Enam daerah itu antara lain Kabupaten Banyuwangi, Jember, Lembata Nusa Tenggara Timur, Kebumen, Cilacap dan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Khusus di Banyuwangi, dia memerinci, sudah ada 3 desa yang membuka pelayanan. Di antaranya Desa Tegaldelimo, Pesanggaran dan Desa Weringin Pitu. Dia berharap tahun ini seluruh desa di Banyuwangi sudah bisa membuka pelayanan TKI. Sebab kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini merupakan salah satu basis terbesar buruh migran di Indonesia. Sehingga perlu penanganan lebih serius.

Sementara itu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bakal mengkaji usulan Migrant Care tersebut. Karena menurutnya, pelayanan TKI berbasis desa ini penting dilakukan mengingat Warga Banyuwangi banyak yang menjadi TKI.

Kata dia, nantinya pelayanan TKI berbasis desa kemungkinan bakal dipadukan dengan program Smart Kampung. Agar pelayanannya saling terhubung dan bisa diawasi di tingkat kabupaten.

Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Modus Baru, JAD Gunakan Racun untuk Aksi Teror