Jelang May Day, Buruh di Bali Tuntut UMS

DPRD Bali diminta membentuk panitia khusus terkait penerapan upah tahun depan.

BERITA | NUSANTARA | NUSANTARA

Kamis, 30 Apr 2015 12:56 WIB

Author

Yulius Martony

Jelang May Day, Buruh di Bali Tuntut UMS

Buruh Bali Bersatu tuntut UMSP Bali sambut Mayday, Kamis 30/04/2015. (Photo: Yulius Martoni)

KBR, Bali - Seratusan buruh dari Buruh Bali Bersatu menggelar aksi menuntut diterapkannya Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali (UMSP). Koordinator Aksi Buruh Bali Bersatu, Ida I Dewa Made Rai Budi mengatakan, pihaknya akan meminta DPRD Bali membentuk panitia khusus terkait penerapan upah tahun depan. Saat ini kata dia, penerapan UMP merugikan pekerja. Sebab dengan diterapkan sistem pukul rata terhadap segala jenis usaha, menyulitkan pekerja mendapat haknya.

"UMSP tahun 2016 wajib diterapkan di Bali karena apa di daerah lain sudah diterapkan. Kenapa Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia itu tidak menerapkan UMSP sangat miris sekali. Makanya kita meminta DPRD membentuk pansus," kata Ida I Dewa Made Rai Budi, Kamis (30/4/2017). 

Besok merupakan Hari Buruh Internasional. Sementara, hari ini aksi mulai dari Bajra Sandi, parkir timur lapangan Renon. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan jalan kaki dan orasi di depan tugu perjuangan rakyat Bali. Massa lalu melakukan longmarch menuju gedung DPRD Bali menyampaikan tuntutannya dalam rapat dengar pendapat.

Dengan penerapan Upah Minimum Sektoral Provinsi, keadilan bagi pekerja maupun pengusaha akan terjadi karena penilaian penetapan upah tidak berlaku sama tapi didasarkan jenis dan besaran pendapatan tiap jenis usaha.


Editor: Quinawaty Pasaribu

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme