KBR, Jakarta - DPRD menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membangun lokalisasi pelacuran.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan melokalisasi pekerja seks sama saja melegalkan tempat-tempat prostitusi. Kata dia, seharusnya Ahok menginstruksikan lurah dan aparat untuk mengontrol setiap daerahnya.
"Cuma kita kasih tahu aja pemimpin jangan punya pikiran melegalkan sesuatu yang ilegal. Menurut saya itu tinggal kontrolnya saja. Mestinya, itu tugas siapa kan ada lurah ada camat. Suruh aparatnya dong untuk kontrol apa yang terjadi pada lingkungannya. Jangan karena ada satu kejadian terus kita buat lokalisasi,” kata Taufik kepada KBR, Jumat (24/4/2015).
Setelah adanya peristiwa tewasnya seorang PSK di di tempat kosnya yang berada di kawasan Tebet, Jakartam Gubernur DKI Jakarta langsung berencana akan menertibkan kos-kosan yang terendus sebagai tempat prostitusi. Penertiban itu direalisasikan dengan membangun lokalisasi PSK.
Editor: Antonius Eko
Komunitas Envigreen Society UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyebut Kali Brantas telah tercemar limbah sampah plastik
"Tentunya ini juga akan menjadi perhatian dari Pak Bupati. Ojek yang ada di Kota Ilaga membatasi aktivitasnya kalau keluar Kota Ilaga."
Komunitas ini berpusat di Koln, Jerman.
Para nelayan itu ditangkap pada 9 April 2021.
Kebijakan ini termasuk pelarangan penyelenggaraan buka bersama maupun sahur on the road
Ini diketahui dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu
Kapolda Papua mengakui proses evakuasi warga tidak mudah.
Stok daging sapi menipis.
"Sampai sekarang tak ada makanan. Di rumah tak ada air, tak bisa masak. Takut."
"Untuk menentukan awal puasa, menggunakan rumus Sanemro, maka Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti kan enam. Hari keenam. Nah loro (duanya), itu dari Wage, Kliwon,”
Sumur minyak illegal bahkan merusak kawasan taman hutan rakyat (tahura) di Kabupaten Batanghari
Vaksinasi dilakukan karena siswa tingkat SMP dan SMA akan melaksanakan ujian tatap muka
“Protokol kesehatan semuanya menggunakan masker sih. Tetap dibatasi, aturan pemerintah harus dipatuhi."
"Itu kira-kira butuh waktu selama dua jam. Pukul 17.00 WIB tadi sudah berhasil dirampungkan,” 
Hari pertama uji coba perkuliahan tatap muka digelar di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keolahragaan.
Hakim tunggal PN Solo menilai pemohon gugatan praperadilan tidak memiliki hak atau kualifikasi beperkara (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini.
Ia khawatir evakuasi akan semakin sulit jika ada bencana lain yang diakibatkan siklon Seroja
“Tahun ini, itu hampir 80 persen gagal."
"Nampaknya status kejadian bencana di NTT ini tidak mungkin bisa dihadapi oleh skala kabupaten atau provinsi saja. Dengan kerusakan yang sedemikian hebat, baik itu korban jiwa, maupun yang terdampak."
"Ketika BMKG mengeluarkan rilis tentang bahaya La Nina yang akan melanda di NTT dengan badai dan sebagainya, seharusnya pemerintah harus melakukan evakuasi."
