KBR68H, Polewali Mandar – Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat kembali membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Lowongan tersebut dibuka untuk para Calon PNS yang sebelumnya telah menjadi tenaga honorer.
Namun sudah sepekan lebih pemberkasan honorer CPNS K2 dibuka oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tapi tak satupun unit kerja yang mempekerjakan tenaga honorer datang menyerahkan berkasnya.
Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Evaluasi Kepegawaian (Antusija) BKDD Polewali Mandar, Andi Mustamin mengatakan, sejak pemberkasan dibuka 7 april 2014 lalu, tak satupun berkas honorer mereka terima.
Ada sejumlah berkas honorer yang diantar langsung oleh tenaga honorer namun ditolak BKDD. Alasannya, peraturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mewajibkan berkas honorer CPNS K2 yang lulus harus diserahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit kerja masing-masing.
“Hingga hari ini belum ada yang masuk, ada beberapa yang kita tolak karena memang harus diserahkan oleh SKPD atau satuan kerjanya ke BKD,” jelas Andi Mustamin saat ditemui kontributor KBR68H, Minggu (18/4)
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Amiruddin menyatakan bahwa sekitar 2800 tenaga honorer CPNS K2 yang berkasnya telah lolos ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) diduga bodong atau palsu. Jumlah ini mencapai 50 persen dari keseluruhan jumlah berkas tenaga honorer. Di dalam berkas, umumnya mereka menulis telah menjadi tenaga honorer padahal sebenarnya tidak pernah menjadi tenaga honorer.
Amiruddin mempersilahkan mereka untuk mundur karena jika terbukti menggunakan berkas palsu maka mereka bisa terkena hukuman pidana.
Editor: Luviana
Jika Anda takut tes, padahal gejalanya mengarah ke sana, dapat membahayakan orang lain. Jadi kita harus start to care. Dengan tidak melakukan tes, itu sama saja kita egois.
Banyak cerita personal yang menggambarkan dinamika hubungan perokok dan nonperokok di tengah kita – cerita yang punya banyak relevansi bagi banyak di antara kita. Blogger juga pencerita yang baik, ditambah dengan penggunaan data yang tepat, maka tulisan m
MRP ingin mendengar pendapat masyarakat asli Papua mengenai kelanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang berakhir pada 2021.
"Jangan sampai, mereka yang kena itu, belanja ke mana-mana sehingga membahayakan orang lain."
“Saya memang tak punya bukti, tapi saudara saya di perusahaan kelapa sawit mengatakan, setiap bulan mereka harus menyetor senilai Rp 80 juta ke Polisi dan Pemerintah. Bukan di Sintang Raya."
Sepak terjang Bambang membela warga dalam konflik lahan menjadi duri bagi PT Sintang Raya. Ia pun diadukan ke polisi atas tuduhan pemalsuan. 
"Sebagian masih menolak atau tidak mengijinkan anaknya masuk sekolah, sebagian lagi mendukung anaknya segera masuk sekolah. "
"Setelah kami lakukan rapid tes sebanyak 19 orang Reaktif COVID-19, dan setelah dilakukan tes swab sebanyak 4 orang Positif COVID-19,"
“Klaster perkantoran sudah tidak ada lagi, yang ini dari masyarakat dari hasil tracing dan mereka yang paling banyak itu mereka yang dirawat di rumah sakit,”
"Tidak boleh ada pemesanan makanan dan minuman di dalam bioskopnya."
"Dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar," 
"Tetap 3M. Maksimal 30 persen. Pembatasan karyawan, karyawan dalam satu pabrik dibagi menjadi tiga shift per minggu,” 
"Nanti formula pelaksanaan rapid test dilakukan di setiap kecamatan. Tujuannya untuk deteksi awal,“
"Maka pertengahan November mass productionnya sudah bisa mulai,“
"Dampak yang kita harapkan adanya penguatan perilaku sehat mendorong lainnya mematuhi protokol kesehatan."
"Kalau dilihat masih 54 persen atau sekitar 61 tempat tidur yang tersedia."
"Sebagian besar OTG. Memang positif tapi tidak bergejala."
Podcast Sains Sekitar Kita menyingkap soal perubahan iklim, DNA manusia, mengapa olahraga bikin bahagia, sampai reaksi tubuh seseorang yang sedang jatuh cinta
Ketika banyak masyarakat yang bermain podcast, Palang Merah Indonesia PMI merasa bahwa mereka juga harus mampu mengikuti tren tersebut, agar tak ketinggalan.
“Seperti juga diinstruksikan Bapak Presiden dilakukan mini lockdown begitu. Ada beberapa tempat yang kita bahas kemarin misalnya perumahan"
