KBR68H Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta memutuskan akan menerima 30 bus sumbangan dari tiga perusahaan swasta. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Muhammad Akbar yakin langkah tersebut tidak melanggar aturan daerah. Ia berpendapat, pemda DKI dalam posisi menerima sumbangan dari pihak lain, bukan pihak yang membeli. Selain itu, Akbar mengatakan sumbangan bus akan menambah jumlah armada bus Jakarta yang memang belum ideal.
"Mungkin kalau pemdanya yang beli, mungkin melanggar, tapi ini kan bukan pemda membeli, ini kan orang menyumbang. Sekarang ditimbang, seandainya orang nggak menyumbang, kita kan nggak punya tambahan bis, sekarang ada orang menyumbang, kan sayang sekali kalau itu nggak diterima, yang tadinya kita bisnya nol, karena kita nggak terima, kalau sekarang kita terima kan, pemda dapat tambahan bus 30," kata Muhammad Akbar
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar menambahkan, tahun ini DKI berencana membeli sekitar 400 bus gandeng Transjakarta dengan anggaran sekitar Rp 1,7 triliun. Menurutnya, jumlah bus gandeng idealnya mencapai 1.200 unit, sementara saat ini DKI baru memiliki sekitar 600 unit. Selain itu, pihaknya juga berencana menambah sekitar 1.800 bus sedang.
Editor: Rumondang Nainggolan
"Kami sudah muak dengan pendekatan militer. Kami hidup sederhana. Kami ingin hidup layak dengan alam kami. Kami ingin merdeka."
"Kami dari Satpol PP mendapat laporan warga, adanya coretan terkait Papua."
"Sulitnya jurnalis untuk menginformasikan fakta di lapangan, dan ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya atas situasi yang ada.”
"Semua akan kita periksa secara transparan dan hasilnya akan kita sampaikan."
"Saya berharap pada saudara-saudara saya asal Papua dan yang di Papua agar tidak terpengaruh dengan lingkungan, agar situasi tidak semakin panas."
"Bahkan terhadap putusan CLS (citizen lawsuit) soal kabut asap di Kalteng misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan. Bagaimana nanti ketika terjadi kecelakaan nuklir?"
Polisi juga membawa istri terduga pelaku berinisial F dan ketiga anaknya ke Mapolda Jawa Timur.
Mereka menutup Jalan Kalasan dan pintu masuk ke area asrama. 
Ada 12 kabupaten di Jatim yang angka stuntingnya tinggi.
Siapa yang benar?
“KEK-nya akan prioritas ke industri 4.0. Jadi sektor industri, elektronik, furniture, kimia, itu sudah siap. Jadi tinggal diarahkan yang orientasinya ekspor 60 persen.”
"Kami menemukan adanya aparat TNI yang melakukan kekerasan, sekolah dan rumah dibakar. Kalau mereka tidak melakukan kejahatan, lalu kenapa masyarakat Nduga harus keluar dari wilayahnya?"
"Lokasi-lokasi yang tingkat kepadatannya tinggi tarif parkirnya juga akan tinggi," ujar Anies Baswedan.
Salah satu rekomendasi PVMBG adalah pelarangan pendakian Gunung Slamet untuk waktu yang tak bisa ditentukan.
"Sangat berpeluang sekali di Indonesia karena kalau misalnya kita bisa menjadikan ini suatu industri, selain bisa meningkatkan ekonomi warga, juga nanti ada produk plastik yang ramah lingkungan."
"Karena kukang tersetrum lalu terjadi konsleting, berakibat pemadaman, jadi bukan kesengajaan." 
"Jadi modif saja, supaya kalau tadinya kambing tidak laku, setelah masuk salon jadi laku,”
Pemerintah pusat mengklaim aparat TNI-Polri memberi pengayoman dan perlindungan untuk warga Nduga. Tapi sejumlah aktivis dan peneliti berkata sebaliknya.
"Jadi mudah-mudahan dengan kasus drg Romi ini, seluruh kepala daerah, bupati, walikota menyimak ini, menjadikan satu pelajaran agar nanti diberikan ruang kepada disabilitas."
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung, Bayu Witara mengatakan nelayan di pesisir Lampung sudah melaut seperti biasa