Bagikan:

NTB Upayakan Pengurusan Akta Kelahiran Gratis

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih berupaya agar pengurusan akta kelahiran dapat digratiskan. Pengadilan di tingkat kabupaten dan kota akan melakukan sidang di tempat bagi masyarakat untuk menghemat biaya. Biaya-biaya yang ditimbulkan di penga

NUSANTARA

Senin, 15 Apr 2013 18:16 WIB

Author

radio Global

NTB Upayakan Pengurusan Akta Kelahiran Gratis

akta kelahiran, gratis, nusa tenggara barat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  masih berupaya agar pengurusan akta kelahiran dapat digratiskan. Pengadilan di tingkat kabupaten dan kota akan melakukan sidang di tempat bagi masyarakat untuk menghemat biaya. Biaya-biaya yang ditimbulkan di pengadilan akan ditanggung pemerintah daerah dengan payung hukum yang sedang diproses. Langkah-langkah itu sedang dikoordinasikan untuk dicarikan solusinya.

“Pengadilan telah bekoordinasi dengan kantor dinas catatan sipil di masing-masing daerah tingkat dua kabupaten untuk melaksanakan sidang di tempat. Tentang biaya dan juga prosedurnya berbelit-belit seluruh ketua pengadilan telah kami bekali dengan instruksi untuk melaksanakan sesedarhana mungkin,” kata Wakil Pengadilan Tinggi (PT) Mataram, Robinson Taringan.

Robinson menambahkan pengurusan akta kelahiran yang dinilai masyarakat berbelit-belit akan diupayakan untuk disederhanakan. Seperti diketahui, anak yang umurnya lebih dari 30 hari wajib ditetapkan akta kelahirannya di pengadilan. Masyarakat yang mengurus akta kehiran harus rela merogoh koceknya sekitar Rp 300-500 ribu. Pasalnya, pengurusan dokumen untuk pengajuan akta kelahiran melibatkan Kabupaten/kota, Pengadilan, Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi.

Data yang ada, hampir 80 persen warga NTB belum memiliki akte kelahiran. Persoalan akta kelahiran ini sangat pelik dan banyak menghadapi kendala. Salah satunya banyak warga yang tidak memiliki akta nikah, sehingga menghambat pengurusan akta kelahiran. Penggunaan APBD kabupaten/kota untuk menanggung biaya pembuatan akta nikah bagi masyarakat tidak serta merta dapat digunakan. Diperlukan sebuah payung hukum untuk itu.

Sumber: Radio Global FM Lombok 

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Berliku Warga Ibu Kota Dapatkan Udara Bersih