Jelang 50 Tahun Ultah Integrasi Papua ke NKRI, Warga Diminta Tahan Diri

KBR68H, Jayapura - Lembaga Masyarakat Pegunungan Tengah (LMPT) Papua meminta masyarakat tidak memperingati masuknya Papua ke NKRI secara berlebihan.

NUSANTARA

Minggu, 28 Apr 2013 09:04 WIB

Author

Katharina Lita

Jelang 50 Tahun Ultah Integrasi Papua ke NKRI, Warga Diminta Tahan Diri

Ulang tahun, integrasi Papua NKRI, 50 tahun, 1 Mei, aksi demonstrasi

KBR68H, Jayapura - Lembaga Masyarakat Pegunungan Tengah (LMPT) Papua meminta masyarakat tidak memperingati masuknya Papua ke NKRI secara berlebihan.

Ketua LMPT Papua, Aloysius Giay mengatakan pada tanggal 1 Mei mendatang, tepat 50 tahun Papua masuk ke dalam NKRI.

Walaupun masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan pelakunya belum dihukum namun warga Papua diminta tetap menahan diri dalam penyamapaian aksi protes.

“Kepada rakyat yang secara adat kami bawahi, 15 suku di Pegunungan Tengah, saya harap tidak usah melakukan aksi yang berlebihan. Baik anak-anak muda, LSM, OKP, organisasi apa pun. Biarlah Tuhan yang mengarahkan kebenaran di atas tanah Papua ini. Tidak usah melakukan aksi-aksi yang di luar, apalagi yang menimbulkan rakyat berkorban. Tidak boleh lakukan anarkis, tidak boleh lakukan demo yang besar-besaran,” pinta Aloysius Giay.

LMPT Papua berharap seluruh masyarakat dan komponen lainnya dapat bergandengan tangan membangun Papua.

Pada 1 Mei nanti sejumlah organisasi masyarakat yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, berencana melakukan aksi unjuk rasa yang meminta pemerintah pusat meninjau ulang masuknya Papua ke dalam NKRI. Aksi ini akan berlangsung di sejumlah daerah.

Namun kepolisian setempat mengklaim tidak akan memberikan izin keramaian apa pun pada tanggal 1 Mei besok. Polisi juga mengklaim telah melibatkan ribuan anggotanya untuk antisipasi unjuk rasa.


Pada 1 Oktober 1962, wakil gubernur jenderal Belanda H. Veldkamp menyerahkan kekuasaannya atas Papua Barat kepada sebuah badan PBB yang khusus dibentuk untuk mengurusi masalah Papua tersebut. Badan PBB itu bernama UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority).

UNTEA lalu mempersiapkan referendum. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Hollandia yang tadinya menjadi pusat kekuasaan kerajaan Belanda di Papua, diubah namanya menjadi Kota Baru. Momentum 1 Mei ini hingga kini diperingati sebagai Hari Integrasi Papua ke dalam NKRI.

Namun sejarah ini banyak digugat para tokoh di Papua. Menurut mereka, kemerdekaan Papua telah dinyatakan pada tanggal 19 Oktober 1961 melalui sebuah manifesto politik yang ditandatangani oleh Badan Pengurus Komite Nasional Papua. Hal itu dikuatkan pengibaran Bintang Kej ora bersama-sama dengan Bendera Belanda pada tanggal 1 Desember 1961.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Upaya Kurangi Risiko Bencana Iklim

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Perkara Bukber Tahun ini

Kabar Baru Jam 10