KBR68H, Jakarta - DPR Aceh menargetkan pengesahan peraturan daerah (Qanun) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bisa dilaksanakan akhir tahun ini.
Ketua Komisi A DPR Aceh, Adnan Beuransyah mengatakan DPR Aceh akan berusaha cepat membahas Rancangan Qanun sebelum anggota DPR Aceh berganti anggota baru hasil pemilu. Dia berharap pembentukan Rancangan Qanun itu tidak diartikan sebagai keinginan masyarakat Aceh untuk membalas dendam, melainkan untuk mengungkap kebenaran dari pelanggaran hak asasi manusia selama Aceh dilanda konflik.
"Karena sebenarnya itu disebut sebagai bagian dari KKR Nasional. Tapi ternyata KKR Nasional tidak ada. Apakah ini tidak dihadirkan? Sementara ini merupakan kesepakatan Helsinki. Kewajiban para pihak untuk melahirkan Qanun KKR Aceh. Barangkali dengan KKR Aceh ini bisa memicu mempercepat lahirnya KKR Nasional," kata Adnan kepada KBR68H.
Sementara itu, Koalisi LSM di Aceh siap mengawal dan membantu DPR Provinsi Aceh dalam menyusun peraturan daerah (Qanun) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR.
Direktur Eksekutif NGO HAM Aceh Zulfikar
Muhammad mengatakan DPR Aceh tidak perlu mempersoalkan pemerintah pusat
yang sampai saat ini belum menunjukkan iktikad baik membentuk KKR
Nasional. Zulfikar menegaskan KKR diperlukan untuk mengungkap
fakta-fakta pelanggaran ham yang terjadi di Aceh selama masa konflik TNI
dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pembentukan Qanun KKR Aceh mendapat
legitimasi melalui Undang-undang Pemerintahan Aceh.
"Karena
dia turunan dari UU PA, jadi bentuknya nanti Qanun. Jadi dengan Qanun
nanti pemerintah pusat nanti memeriksa seperti biasa, konsultasi
terhadap qanun-qanun yang dihasilkan pemerintah Aceh. Kalau pun KKR
nasional harus dibentuk, tentu akan berpengaruh terhadap seluruh kasus
HAM di Indonesia. Kalau KKR Aceh, ya Aceh saja," ungkap Zulfikar kepada
KBR68H.
Direktur Eksekutif NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad
mengatakan para korban konflik Aceh hanya berharap agar KKR bisa membuka
fakta-fakta kasus pelanggaran HAM ke publik dan memperjuangkan hak-hak
korban.
Saat ini DPR Aceh mulai menggali masukkan dari masyarakat untuk
membuat Qanun atau Peraturan Daerah tentang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi atau KKR. Sejumlah kelompok korban dan keluarga korban
konflik mengklaim selama ini mereka tidak mendapat perhatian maupun
kompensasi. Padahal, Undang-undang Pemerintahan Aceh pada 2006 telah
mengamanatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Kerugian akibat karthula ini ditaksir sekitar Rp14 miliar.
"Kita harapkan pemerintah pusat segera turun tangan, kita cari dan kita isolasi pasiennya, dan lakukan tracing secepatnya." 
"Tidak boleh membebani karyawan, tidak boleh potong gaji. Pokoknya benar-benar gratis dari perusahaan,” 
"Ini pemerintah juga dorong terus dari kabupaten/kota untuk terus memberikan sosialisasi, khusus untuk tenaga nakes"
"Saya minta menginventarisir dan dibikin SOP untuk bisa belajar tatap muka. Khususnya yang zona hijau saya persilakan seperti di Gerlang dan Pranten."
"Saya juga agak berkeyakinan melandai. Karena jumlah harinya kan cuma 28 hari ya. Tempat tidur tidak terpakai 400-an lebih,” 
Selama 10 hari pelaksanaan PPKM mikro angka konfirmasi positif covid-19 di Banyuwangi tercatat mengalami penurunan sebesar 32,27 persen. 
"Di Puspaga Harapan, juga menjadi tempat untuk mendeteksi kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, karena korban bisa melapor jika mengalami kekerasan,"
"Lebih aman karena memakai darah kita sendiri kemudian akan memicu untuk kekebalan dan tidak ada bahan tambahan,"
"Kalau perintah saya jelas dua pilihan. Tangkap kalau bisa ditangkap, kalau tidak, tindak tegas terukur sesuai dengan SOP kita"
“Tolong sampaikan kepada siapapun yang bertanya soal Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur ini, jawab itu 'pasti diteruskan, hanya sekarang menunggu Covid-19 mereda'."
"Doakan mudah-mudahan masih bisa bayar gaji karyawan,“
"Yang jelas masyarakat kurang disiplin,"
“Keenam orang itu langsung dicopot. Jadi sekarang dibebastugaskan dari jabatannya dan sekarang sedang menjalani proses pemeriksaan oleh Propam Polri, dalam hal ini Polda Kaltim."
“Sampai sekarang hujan abu masih terjadi di Kabupaten Banyuwangi, terutama yang arah Timur lurus dari Gunung Raung. Kalau konsentrasinya lebih tebal yang hari ini,”
Tapi sebagian orang tidak menyadari kalau itu abu vulkanik dari Gunung Raung itu. Karena tadi itu intensitas hujan tinggi jadi tidak begitu terlihat. 
"Aplikasi ini bisa dipakai secara nasional, negara tidak akan kecolongan. Kita bisa langsung melihat by name, by address, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, ada detail kondisi rumah,"
"intensitas hujan yang tinggi selama Januari 2020 mengakibatkan banjir di sejumlah daerah, tak terkecuali di lahan pertanian."
"Pak Menkes sudah buat edaran minimum 40 persen dari total alokasi bed yang ada di Rumah Sakit harus digunakan untuk pengobatan atau merawat pasien Covid-19."
Alat tersebut berfungsi untuk pengamatan deformasi gunung api
