DPR Aceh Targetkan Qanun KKR Selesai Sebelum Akhir 2013

DPR Aceh menargetkan pengesahan peraturan daerah (Qanun) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bisa dilaksanakan akhir tahun ini.

NUSANTARA

Jumat, 19 Apr 2013 21:48 WIB

Author

Agus Luqman

DPR Aceh Targetkan Qanun KKR Selesai Sebelum Akhir 2013

kkr, qanun, aceh

KBR68H, Jakarta - DPR Aceh menargetkan pengesahan peraturan daerah (Qanun) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bisa dilaksanakan akhir tahun ini.

Ketua Komisi A DPR Aceh, Adnan Beuransyah mengatakan DPR Aceh akan berusaha cepat membahas Rancangan Qanun sebelum anggota DPR Aceh berganti anggota baru hasil pemilu. Dia berharap pembentukan Rancangan Qanun itu tidak diartikan sebagai keinginan masyarakat Aceh untuk membalas dendam, melainkan untuk mengungkap kebenaran dari pelanggaran hak asasi manusia selama Aceh dilanda konflik.

"Karena sebenarnya itu disebut sebagai bagian dari KKR Nasional. Tapi ternyata KKR Nasional tidak ada. Apakah ini tidak dihadirkan? Sementara ini merupakan kesepakatan Helsinki. Kewajiban para pihak untuk melahirkan Qanun KKR Aceh. Barangkali dengan KKR Aceh ini bisa memicu mempercepat lahirnya KKR Nasional," kata Adnan kepada KBR68H.

Sementara itu, Koalisi LSM di Aceh siap mengawal dan membantu DPR Provinsi Aceh dalam menyusun peraturan daerah (Qanun) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR.


Direktur Eksekutif NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad mengatakan DPR Aceh tidak perlu mempersoalkan pemerintah pusat yang sampai saat ini belum menunjukkan iktikad baik membentuk KKR Nasional. Zulfikar menegaskan KKR diperlukan untuk mengungkap fakta-fakta pelanggaran ham yang terjadi di Aceh selama masa konflik TNI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pembentukan Qanun KKR Aceh mendapat legitimasi melalui Undang-undang Pemerintahan Aceh.

"Karena dia turunan dari UU PA, jadi bentuknya nanti Qanun. Jadi dengan Qanun nanti pemerintah pusat nanti memeriksa seperti biasa, konsultasi terhadap qanun-qanun yang dihasilkan pemerintah Aceh. Kalau pun KKR nasional harus dibentuk, tentu akan berpengaruh terhadap seluruh kasus HAM di Indonesia. Kalau KKR Aceh, ya Aceh saja," ungkap Zulfikar kepada KBR68H.

Direktur Eksekutif NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad mengatakan para korban konflik Aceh hanya berharap agar KKR bisa membuka fakta-fakta kasus pelanggaran HAM ke publik dan memperjuangkan hak-hak korban.


Saat ini DPR Aceh mulai menggali masukkan dari masyarakat untuk membuat Qanun atau Peraturan Daerah tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Sejumlah kelompok korban dan keluarga korban konflik mengklaim selama ini mereka tidak mendapat perhatian maupun kompensasi. Padahal, Undang-undang Pemerintahan Aceh pada 2006 telah mengamanatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Izin Keruk Harta Karun RI

Kabar Baru Jam 8

Mama 'AB': Mengikat Yang Tercerai

Gelar Konser Musik dan Seni Pertunjukan Offline. Apa Sudah Memungkinkan?