KBR, Jakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar protocol kesehatan, baik individu maupun di sektor publik, termasuk pelaku usaha. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Noviar Rahmad mengatakan, mayoritas dari mereka tidak memasang barcode PeduliLindungi sebagai salah satu syarat boleh berusaha.
"Delapan puluh enam itu khusus pelaku usaha yang tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi. Ada dua, yang satu tidak memasang dan yang satu tidak meminta pengunjung untuk melakukan scan aplikasi. Terbanyak di restoran, kafe," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Noviar Rahmad saat dihubungi KBR melalui telepon, Jumat (11/3/2022).
Noviar mengungkapkan, puluhan pelaku usaha tersebut telah disanksi administratif pada dua minggu lalu. Namun hari ini pihaknya kembali melakukan penyisiran terkait apakah perbaikan sanksi yang diberikan sudah diterapkan.
Kendati begitu Noviar mengatakan, sanksi belum bisa diterapkan lantara perraturan gubernur masih dalam proses penyempurnaan.
Baca juga:
- Gubernur DIY Minta Atraksi Seni di Malioboro Dihentikan Sementara
- Mobilitas Meningkat, Tanpa Prokes Akan Sangat Mengkhawatirkan
Sebelumnya, otoritas Yogyakarta mulai Kamis (10/3/2022) menerapkan sanksi pidana, bagi setiap orang yang diketahui dua kali melanggar protokol kesehatan.
Kepala Satpol PP Yogyakarta, Noviar Rahmad mengatakan, sanksi pidana itu sesuai peraturan daerah, yaitu saat sanksi pertama yang bersangkuta bisa memilih jenis hukuman, mulai dari teguran lisan, denda administratif hingga kerja sosial. Tapi untuk sanksi kedua kali, yang bersangkutan akan langsung dipidana dan diajukan ke pengadilan.
Ancaman sanksi pidana ini tidak hanya berlaku bagi warga Yogyakarta saja, tapi juga wisatawan.
Noviar menegaskan, untuk menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan akan dikerahkan 140 personel Satpol PP.
Noviar juga mengingatkan, para pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan juga bisa terancam sanksi hukuman, mulai dari teguran lisan atau tertulis, denda administratif, pembubaran kegiatan hingga pencabutan izin.
Sedangkan sanksi pidana bagi pelaku usaha atau pimpinan perkantoran yang berulang kali melanggar protokol kesehatan, bisa dipenjara enam bulan atau denda maksimal Rp50 juta.
Editor: Fadli Gaper
Laporan itu diberikan dalam bentuk surat. 
"Jadi kita berat sekali, bukan tidak ada uang, yang tadinya tidak menggaji 8 ribu orang sekarang beralih"
Sepanjang 2022 Jawa Barat berada di urutan kedua nasional dengan 3.186 kasus sifilis.
"Di situ menggambarkan ada tumor, itu dari (rujukan rumah sakit) Poso. Kemudian tadi pemeriksaan lagi memperjelas bahwa pasien tersebut ada massa di sekitar rahim kurang lebih 6 cm."
"Untuk anggota Brimob, sudah dilakukan penetapan tersangka kemudian dilakukan penahanan di Rutan Polda Sulawesi Tengah."
Angka ini naik 45 persen dibandingkan periode sama pada pekan sebelumnya.
"Jadi kalau ijazah SLTA, SMA sederajat termasuk Paket C itu intinya wajib ada."
"Kita sepakat menetapkan sepuluh tersangka dan ada satu tersangka yang masih kita lakukan pendalaman."
Eko Yunianto mengungkapkan dari 41 waduk 9 diantaranya memiliki kapasitas daya tampung air yang cukup besar.
"Dia didaftarkan di DPRD Provinsi Jawa Barat tapi dia dicalonkan juga di partai yang berbeda di kabupaten kota di luar Jawa Barat," 
"Bahan baku PLT sampah tetap pakai sampah baru dan sampah lama."
Luthfi mengeklaim, sudah mengantongi nama-nama agen yang diduga menimbun stok telur ayam, dan melakukan permainan harga yang tak wajar.
“Kami menuntut keadilan terkait proyek yang disinyalir reklamasi. Soalnya abrasi semakin menjadi-jadi,“
Meski mengalami kenaikan harga, tapi praktiknya tidak ada masalah dalam aliran pasok komoditas telur ayam ke pasaran.
Kapal bernama KM Puji Jaya dengan bobot 29 gross ton (GT) itu karam, saat para anak buah kapal (ABK) mulai menebar jaring untuk mencari ikan.
" Ya kalau itu diberi kesempatan ya kita gas aja,” 
Karyoto menambahkan, jajarannya juga akan memeriksa semua hal terkait kejadian. Termasuk senjata yang digunakan dan beberapa surat yang ditulis pelaku.
"Kalau saya dan bapak muncul, apalagi muncul di panggung yang sama, itu sejuk Pak."
"Jadi nanti mungkin merenung dulu. Kontemplasi lagi. Tapi satu loh tujuan saya, Indonesia Raya,"
"Tujuan utamanya untuk mengurangi kemacetan akibat penggunaan roda dua."
