KBR, Mataram - Salah satu yang menjadi perhatian serius jajaran Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) selama gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok adalah "penerbangan" drone oleh masyarakat di sekitar lokasi balapan. Terkait hal itu, Polda NTB memperingatkan semua pihak, bahwa pada H-1 gelaran MotoGP atau Kamis (17 Maret 2022) tidak diperbolehkan lagi ada drone-drone liar yang diterbangkan di sekitar sirkuit.
Juru bicara Polda NTB Artanto mengatakan, hanya drone resmi atau milik penyelenggara balap MotoGP yang boleh diterbangkan di atas Sirkuit Mandalika pada H-1 dan selama gelaran berlangsung.
Namun demikian, drone milik penyelenggara pun kemungkinan tidak ada yang akan diterbangkan lantaran ada pesawat helikopter milik Dorna di sekitar sirkuit yang melakukan aktivitas peliputan selama event berlangsung.
"Ini menjadi tren masyarakat umum, banyak yang mencoba menaikkan drone di lokasi pada saat event. Pada H-1 diharapkan tidak ada drone yang naik, kecuali drone yang sudah diberikan izin. Drone itu pun tidak akan naik karena ada helikopter Dorna yang akan terbang untuk meliput. Kalau ada heli yang terbang, tidak ada drone yang naik," kata Juru bicara Polda NTB Artanto, Rabu (16/3/2022) di Lombok.
Ia juga mengatakan, jika ada drone yang nekat diterbangkan oleh masyarakat, maka Kepolisian akan melakukan penurunan paksa melalui alat drone jammer. Lalu nantinya, drone akan diserahkan kembali ke pemiliknya. Tapi jika masih juga tidak mengindahkan peringatan Kepolisian, maka dipastikan drone-drone tadi akan diturunkan paksa di lokasi yang lain.
Baca juga:
- Terima Pembalap MotoGP Mandalika, Begini Harapan Presiden Jokowi
- Jokowi: Sirkuit Mandalika Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi NTB
Polda NTB sangat mengantisipasi "penerbangan" drone liar karena dianggap mengganggu jalannya balap MotoGP. Pada saat tes pramusim Februari lalu, Polda NTB sempat menurunkan paksa puluhan drone liar karena dianggap membahayakan keselamatan pembalap saat menjalani tes pramusim.
Editor: Fadli Gaper
159 ekor dipotong paksa.
“Mungkin pengaruh cuaca, kebiasaan peternak biasanya di Bulan Desember setelah selesai panen beli ternak baru rata-rata. Terus, sapi yang belum divaksin karena peternaknya tidak mau sapinya divaksin"
Kodam XVII Cenderawasih juga telah mengirimkan peralatan untuk membantuk tim SAR gabungan mencari dan melacak lokasi keberadaan korban.
Ada lima indikator yang menjadi penilaian dalam menentukan penerima penghargaan.
Pupuk tersebut tidak bisa dibeli dengan bebas lantaran harus memiliki kartu tani.
Kedua korban meninggal setelah hanyut terseret banjir.
Totalnya mencapai 26.700 jiwa atau 8.921 kepala keluarga (KK).
Serangkaian aksi teror dilakukan kelompok bersenjata di wilayah tersebut dua pekan lalu.
Upaya lain untuk mengendalikan harga pangan adalah melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming, bekerja sama dengan CSR Bank Indonesia.
"Kalau memang Kades itu baik dan layak dipilih, bisa maju lagi. Kalau memang nggak baik, kan nggak akan dipilih masyarakat,“
"Kalau tidak bisa membayar kirim surat ke rektor, insyaallah saya bantu."
"Mungkin virusnya menyebar lewat udara atau bagaimana, kemudian menular ke desa kami, tapi baru sebatas dugaan"
"Itu sangat berat sekali, ketika itu diterapkan saat ini, maka nelayan akan bergejolak "
Ketentuan saat ini terkait masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 tahun, sudah ideal.
“Setelah 3 ribu menjadi Rp500, bahkan kemarin Rp300. Minimal petani itu Rp 1.000 itu baru impas, kalau dibawahnya banyak ruginya,” 
Sidang akan disiarkan secara streaming. Wartawan tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan secara langsung. PN Surabaya juga akan membatasi jumlah pengunjung.
Nelayan jaring tarik berkantong juga mendesak diperbolehkan mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713 atau sekitar Kalimantan Selatan
21 anak diduga menjadi korban sodomi.
"Banjir itu yang paling parah di awal tahun, dari catatan kami kerugian ada Rp 22 Miliar terutama yang di daerah pantura."
Guru Besar Ilmu kependudukan dan Lingkungan Universitas Negeri Semarang, Saratri Wilonoyudho memprihatinkan, banyak kawasan resapan air dan hutan terbuka di Semarang yang kini beralih fungsi.
