Presiden Jokowi Didesak Buka Dialog dengan Forum Melanesia

Salah satu upaya untuk menyelesaikan kriminalisasi terkait pendirian kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

BERITA | NUSANTARA

Sabtu, 12 Mar 2016 16:29 WIB

Author

Yudi Rachman

Presiden Jokowi Didesak Buka Dialog dengan Forum Melanesia

Peneliti Elsam dan Abdurrahman Wahid Center UI Budi Hernawan (kiri) bersama Anggota Tim Kerja United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk (tengah) dan Pengamat Hukum Universitas Cen

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo didesak untuk segera memulai dialog dengan Forum Melanesian Spearhead Group (MSG). Forum ini adalah ruang diplomasi negara-negara kawasan pasifik atau Melanesia.

Peneliti Elsam dan Abdurahman Wahid Center UI, Budi Hernawan mengatakan, langkah ini merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan kriminalisasi terkait pendirian kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). "Jokowi harus berani berdialog dengan orang Papua, tidak hanya bicara mengenai pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Dialog itu sedang terjadi di forum Melanesian Spearhead Group (MSG)," Jelas Budi di Jakarta, Sabtu (13/03/2016).

Solusi masalah politik dan HAM di Papua, kata dia, harus mengedepankan dialog. "Perwakilan orang Papua secara resmi yang memang tidak diakui oleh Indonesia namun diakui oleh forum diplomatik south pasific itu ULMWP. Kalau Indonesia tidak mengakui itu tidak berpengaruh, karena itu sudah diakui forum diplomatik di pasifik," jelasnya.

Budi Hernawan mengingatkan pemerintah untuk tak mengulangi kesalahan pemerintah terdahulu, dengan memenjarakan tokoh pembela HAM. "Berdialoglah di forum (MSG) itu agar kriminalisasi yang terjadi di Papua maupun di Jakarta perlu dihentikan karena terjadi dialog di situ," tambahnya.

Perwakilan pemerintah Indonesia di PBB, menurutnya, sudah menandatangani resolusi perlindungan pembela HAM. Poin resolusi itu salah satunya mengatur kewajiban melindungi pembela HAM, baik itu di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. "Ini satu langkah baru, karena sebelumnya tanggung jawab utama terdahulu adalah negara namun sekarang diperluas. Ini relevan dengan kerangka Jokowi yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur terutama di Papua dan Indonesia Timur. Kita lihat saja, janji tingkat internasional punya dampak tidak di daerah. Dampak di tingkat lokal kita lihat, masyarakat adat yang sedang berkumpul malah dicap makar," tegasnya.

Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Travel Advisory Amerika Jadi Refleksi?

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11