Bagikan:

Nelayan Pati Demo Tuntut Menteri Susi Dipecat

"Semestinya Kemenlautkan harus mensosialisasikan lebih dulu, sebelum menerapkan regulasi tersebut. Serta melibatkan Kepala Daerah yang memiliki wilayah pesisir pantai, dalam pembuatan regulasinya,”

BERITA | NUSANTARA

Selasa, 29 Mar 2016 17:45 WIB

Author

Agus Pambudi

Nelayan Pati Demo Tuntut Menteri Susi Dipecat

Ribuan nelayan Pati berunjukrasa meminta menteri Susi dipecat. (Foto: KBR/Agus P.)

KBR, Pati- Seribuan nelayan Juwana berunjukrasa di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Pati, Selasa pagi (29/3). Dengan mengatasnamakan Front Nelayan Bersatu Juwana, mereka menuntut Presiden Jokowi memecat Susi Puji Astuti dari jabatannya, atau mencabut kebijakan Menteri KKP yang dianggap menyengsarakan nelayan. Mereka mendesak  pencabutan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan  yang melarang penggunaan jaring cantrang.

Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pati, Rasmijan, tuntutan  hanya pencabutan kebijakan   yang dinilai merugikan dan menyengsarakan nelayan di seluruh Indonesia. Kalau kebijakan itu tidak dicabut, nelayan mendesak Susi Puji Astuti turun dari jabatannya.

“Bukan hanya nelayan perikanan tangkap saja, bahkan perikanan budidaya juga kena imbasnya. Apalagi pengusaha, dan tenaga kerja, serta perusahaan-perusahaan penyedia bahan baku melaut juga akan mati,” jelas Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pati, Rasmijan, Selasa (29/03).

Ketua HNSI, Rasmijan mengatakan, penerapan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) , dan pukat tarik (seine nets), mengakibatkan kapal-kapal baru tidak bisa melaut karena perizinan tidak bisa diterbitkan. Demikian halnya, untuk perpanjangan ijin.

Usai menemui pengunjukrasa, Bupati Pati Haryanto menyatakan, sudah berkali-kali menyampaikan permohonan audensi  ke Kemenko Maritim dan Sumberdaya, untuk mengkomunikasikan keluhan nelayan. Namun upaya itu, belum mendapat respon hingga sekarang.

“Sehingga kalau kebijakan itu diterapkan secara tiba-tiba, tentu akan mengundang reaksi kejadian seperti sekarang ini. Semestinya Kemenlautkan harus mensosialisasikan lebih dulu, sebelum menerapkan regulasi tersebut. Serta melibatkan Kepala Daerah yang memiliki wilayah pesisir pantai, dalam  pembuatan regulasinya,” kata Bupati Pati Haryanto .

Sejak penerapan larangan  tersebut, 700an kapal motor perikanan tidak dapat melaut. Akibatnya 7 ribu nelayan terancam kehilangan mata pencaharian.

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7