KBR68H, Riau - Ombudsman RI perwakilan Riau menduga adanya kesalahan administrasi yang menyebabkan pemerintah daerah lamban mengumumkan hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti.
Kepala Ombudsman Riau Ahmad Fitri mengatakan, dugaan berdasarkan penundaan berlarut atas pengumuman tersebut. Semestinya hasil tes CPNS sudah diumumkan pada akhir Desember 2013, namun hingga kini belum juga diumumkan.
“Jadi ketika adanya penundaan pengumuman hasil seleksi ini ombudsman melihat adanya dugaan maladministrasi. Dalam hal ini adalah adanya penundaan berlarut atas pengumuman hasil seleksi. Jadi yang dirugikan adalah khususnya peserta CPNS yang saat ini masih menunggu kapan hasil seleksi ini diumumkan. Perlu ada kepastian hukum disini, kalau mereka tidak lulus atau lulus diumumkan juga,” jelas Ahmad Fitri.
Ahmad Fitri menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada kedua pemerintah kabupaten tersebut untuk meminta klarifikasi atas aduan peserta CPNS ke lembaganya. Namun belum ada jawaban dari pihak terkait. Berdasarkan catatan Ombudsman Riau terdapat 20 ribu orang peserta CPNS yang saat ini masih menunggu kepastian nasib mereka.
Editor: Antonius Eko
"Semua akan kita periksa secara transparan dan hasilnya akan kita sampaikan."
"Saya berharap pada saudara-saudara saya asal Papua dan yang di Papua agar tidak terpengaruh dengan lingkungan, agar situasi tidak semakin panas."
"Bahkan terhadap putusan CLS (citizen lawsuit) soal kabut asap di Kalteng misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan. Bagaimana nanti ketika terjadi kecelakaan nuklir?"
Polisi juga membawa istri terduga pelaku berinisial F dan ketiga anaknya ke Mapolda Jawa Timur.
Mereka menutup Jalan Kalasan dan pintu masuk ke area asrama. 
Ada 12 kabupaten di Jatim yang angka stuntingnya tinggi.
Siapa yang benar?
“KEK-nya akan prioritas ke industri 4.0. Jadi sektor industri, elektronik, furniture, kimia, itu sudah siap. Jadi tinggal diarahkan yang orientasinya ekspor 60 persen.”
"Kami menemukan adanya aparat TNI yang melakukan kekerasan, sekolah dan rumah dibakar. Kalau mereka tidak melakukan kejahatan, lalu kenapa masyarakat Nduga harus keluar dari wilayahnya?"
"Lokasi-lokasi yang tingkat kepadatannya tinggi tarif parkirnya juga akan tinggi," ujar Anies Baswedan.
Salah satu rekomendasi PVMBG adalah pelarangan pendakian Gunung Slamet untuk waktu yang tak bisa ditentukan.
"Sangat berpeluang sekali di Indonesia karena kalau misalnya kita bisa menjadikan ini suatu industri, selain bisa meningkatkan ekonomi warga, juga nanti ada produk plastik yang ramah lingkungan."
"Karena kukang tersetrum lalu terjadi konsleting, berakibat pemadaman, jadi bukan kesengajaan." 
"Jadi modif saja, supaya kalau tadinya kambing tidak laku, setelah masuk salon jadi laku,”
Pemerintah pusat mengklaim aparat TNI-Polri memberi pengayoman dan perlindungan untuk warga Nduga. Tapi sejumlah aktivis dan peneliti berkata sebaliknya.
"Jadi mudah-mudahan dengan kasus drg Romi ini, seluruh kepala daerah, bupati, walikota menyimak ini, menjadikan satu pelajaran agar nanti diberikan ruang kepada disabilitas."
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung, Bayu Witara mengatakan nelayan di pesisir Lampung sudah melaut seperti biasa
Masyarakat tergesa-gesa menyelamatkan diri menuju Jalan Raya Labuan Pandeglang dengan berbagai cara.
"Itu baru di area bibir pantai Cemarajaya."
"Sangat tidak tepat di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih tertatih-tatih pascabencana gempa bumi di NTB," ujar Sekjen FITRA NTB.