KBR68H, Riau - Ombudsman RI perwakilan Riau menduga adanya kesalahan administrasi yang menyebabkan pemerintah daerah lamban mengumumkan hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti.
Kepala Ombudsman Riau Ahmad Fitri mengatakan, dugaan berdasarkan penundaan berlarut atas pengumuman tersebut. Semestinya hasil tes CPNS sudah diumumkan pada akhir Desember 2013, namun hingga kini belum juga diumumkan.
“Jadi ketika adanya penundaan pengumuman hasil seleksi ini ombudsman melihat adanya dugaan maladministrasi. Dalam hal ini adalah adanya penundaan berlarut atas pengumuman hasil seleksi. Jadi yang dirugikan adalah khususnya peserta CPNS yang saat ini masih menunggu kapan hasil seleksi ini diumumkan. Perlu ada kepastian hukum disini, kalau mereka tidak lulus atau lulus diumumkan juga,” jelas Ahmad Fitri.
Ahmad Fitri menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada kedua pemerintah kabupaten tersebut untuk meminta klarifikasi atas aduan peserta CPNS ke lembaganya. Namun belum ada jawaban dari pihak terkait. Berdasarkan catatan Ombudsman Riau terdapat 20 ribu orang peserta CPNS yang saat ini masih menunggu kepastian nasib mereka.
Editor: Antonius Eko
Dua korban banjir terkonfirmasi positif Covid-19
"Untuk umum nanti bisa melihat seluruh sarana kesehatan yang ada di Kota Balikpapan termasuk bisa mendapatkan layanan swab PCR, rapid test,” 
Dua laporan dugaan politik uang yang masuk ke Bawaslu dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditidaklanjuti sebab unsur-unsurnya tidak terpenuhi
Eks anggota polisi itu dipecat dari kesatuan lantaran pelanggaran fatal.
"WFH-nya itu kan aturannya tiga hari. Kalau Sekwan itu, mungkin sudah 90 persen lah ya."
"Perjalanan keluar kota itu lintas daerah. Jangan sampai terjadi klaster liburan, yakni setelah liburan penularan COVID-19 malah meningkat."
JH datang membawa dua pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 dan M-4.
"Selama menunggu hasil swab tidak melakukan kegiatan-kegiatan karena itu riskan kalau nanti hasil swabnya positif. Saya dengar dia beraktifitas menyiapkan debat itu harusnya tidak dilakukan,”
"Izin sudah siap, kemudian protokol sudah siap, sekolah juga sudah siap. Cuma zona saja yang belum siap."
"Kami memutuskan untuk melockdown kampus UNS selama sepekan hingga tanggal 27 Oktober nanti. Berikutnya, seluruh gedung dan ruangan di kampus UNS akan kami semprot desinfektan.
"Kita akan kerja dari rumah itu mulai tanggal 19 (Oktober 2020) sampai 19 Januari (2021). Nanti diatur oleh kepala dinas atau kepala badan, kepala bidang,"
Musim hujan kali ini bersamaan dengan terjadinya fenomena alam La Nina, yang berdampak naiknya curah hujan hingga 40 persen.
"Kita temukan yang tak bermasker kita beri masker dan pemahaman pentingnya patuh protokol kesehatan." 
Jika Anda takut tes, padahal gejalanya mengarah ke sana, dapat membahayakan orang lain. Jadi kita harus start to care. Dengan tidak melakukan tes, itu sama saja kita egois.
Banyak cerita personal yang menggambarkan dinamika hubungan perokok dan nonperokok di tengah kita – cerita yang punya banyak relevansi bagi banyak di antara kita. Blogger juga pencerita yang baik, ditambah dengan penggunaan data yang tepat, maka tulisan m
MRP ingin mendengar pendapat masyarakat asli Papua mengenai kelanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang berakhir pada 2021.
"Jangan sampai, mereka yang kena itu, belanja ke mana-mana sehingga membahayakan orang lain."
“Saya memang tak punya bukti, tapi saudara saya di perusahaan kelapa sawit mengatakan, setiap bulan mereka harus menyetor senilai Rp 80 juta ke Polisi dan Pemerintah. Bukan di Sintang Raya."
Sepak terjang Bambang membela warga dalam konflik lahan menjadi duri bagi PT Sintang Raya. Ia pun diadukan ke polisi atas tuduhan pemalsuan. 
"Sebagian masih menolak atau tidak mengijinkan anaknya masuk sekolah, sebagian lagi mendukung anaknya segera masuk sekolah. "
