Hari ini Korban Tol Kertosono-Mojokerto Mengadu ke Watimpres

KBR68H, Jakarta- Lima orang perwakilan yang mewakili ratusan Jamaah Korban Pembangunan Tol (JKPT) Mojokerto Kertosono,Selasa (4/3) hari ini pukul 11 WIB, akan bertemu dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) bidang Hukum dan HAM, Albert Has

NUSANTARA

Selasa, 04 Mar 2014 09:42 WIB

Author

Sindu Dharmawan

Hari ini Korban Tol Kertosono-Mojokerto Mengadu ke Watimpres

korban tol, kertosono, mengadu, Wantimpres

KBR68H, Jakarta- Lima orang perwakilan yang mewakili ratusan Jamaah Korban Pembangunan Tol (JKPT) Mojokerto Kertosono,Selasa (4/3) hari ini pukul 11 WIB,  akan bertemu dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan di Jakarta.

Juru bicara JKPT, Ahmad Samsul Rijal mengatakan, kedatangan mereka dilakukan untuk mengadukan kepada Presiden soal pembebasan lahan untuk tol yang mereka nilai sepihak, dan merugikan masyarakat pemilik lahan.

Dalam pertemuan ini, pihaknya akan mengusulkan solusi kepada pemerintah terkait pembebasan lahan dan hak-hak masyarakat yang dirugikan, "Ini soal penegakkan hukum. Soal perbaikan pelayanan dari pemerintah. Harapan kita tidak terlalu lama agar kasus ini bisa tuntas, secara keseluruhan. Sehingga investor yang akan melakukan pembangunan ruas tol Kertosono Mojokerto itu bisa lancar, masyarakat pun kemudian juga bisa lega gitu kan, terhadap proses pembebasan lahan yang berlarut-larut dan tak ada penyelesaian," tegas Ahmad Samsul Rijal kepada KBR68H, Selasa (04/03).

Saat ini masih ada sekitar 300 warga yang belum bersedia memberikan lahannya dengan alasan harga yang tidak sesuai dengan harga yang ada saat ini, “ Padahal, proses pembangunan tol Trans Jawa ini sekarang sudah memasuki tahun ke enam, dan belum selesai karena kendala pembebasan lahan” Kata Ahmad Samsul Rijal.

Warga yang sebelumnya telah menyerahkan lahannya untuk pembangunan tol, saat ini justru mengalami penurunan ekonomi. Mulai dari tak mampu membangun kembali rumah mereka, atau membeli tanah baru untuk bertani. Namun, Tim Pembebasan Tanah (TPT) dan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) saat ini justru terus melakukan berbagai upaya termasuk melakukan intimidasi terhadap warga yang tak mau melepaskan tanah mereka.


Editor: Luviana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Tim Teknis Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Belum Ungkap Apapun